PROFIL PERANAN POLITIK UMMAT ISLAM

Wa tilkal ayyāmu nudāwiluhā bainan nās,
wa liya’lamallāhul ladzīna āmanû (Āli ‘Imrān 140)
“Dan masa (kejayaan dan kehancuran) itu Kami pergilirkan
di antara manusia (agar mereka mendapat pelajaran),
dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman
(dengan orang-orang kafir)”

I

SEBAGAIMANA janji Allah yang ternukil dalam Surah Āli ‘Imrān ayat 140 itu, sejarah itu dipergilirkan. Tidak ada orang atau suku bangsa yang rodanya selalu di atas, atau sebaliknya selalu di bawah. Bagai roda pedati, kata ma-mangan orang-orang tua kita, ada waktunya dia di atas, ada waktunya dia di bawah. Dan sebagaimana orang, suku bangsa-pun, ada waktunya dia lahir dan muncul ke permukaan, lalu kuncup dan mekar, untuk kemudian dia layu, gugur, dan mati. Betapa banyak sudah kita melihat puing-puing sejarah dari suku-suku bangsa yang hanya tinggal nama, dan tinggal bekas, sementara suku bangsa itu sudah ditelan oleh sejarah. Sebutlah bangsa-bangsa Babilonia, Mesopotamia, Assiria, Mesir lama, Yunani lama, Aztek, dan suku-suku bangsa Indian lainnya di Amerika Selatan, dsb. Ataupun di kita sendiri, ada kerajaan Sri-wijaya, Majapahit, Pajajaran, dll, yang sudah tinggal di lipatan sejarah.
Itulah sunnatullah. Dan dari yang masih hidup dan masih bergulir sekarang sajapun kita melihat, kemarin ini dia berjaya, sekarang bintangnya mulai redup, dan yang baru, muncul menggantikannya. Inggeris yang sebelum Perang Dunia Kedua merajai seluruh lautan, dan memiliki daerah jajahan di berbagai belahan benua, sehingga dikatakan, mataharinya tidak pernah tenggelam, sekarang berada di urutan kesekian. Begitu juga, Soviet Rusia yang komunis; sudah dilipat oleh sejarah. Jerman Nazi yang ditakuti di benua Eropah sebelum dan pada waktu Perang Dunia Kedua, digulung, dan hilang dari sejarah. Lalu muncul Jerman yang baru yang tumbuh kembali dari puing-puing kehancuran dari kekalahan PD-II. Demikian juga Jepang yang dikalahkan oleh Amerika dengan bom atom yang dijatuh-kan di Hiroshima dan Nagasaki, dalam waktu yang singkat muncul kembali dan membanjiri pasar dunia dengan keung-gulan di bidang teknologi optik dan komputerisasi, dsb.
Sekarang Amerika menjadi negara adikuasa dan menjadi polisi dunia, dan dengan congkaknya suka memaksakan ke-hendaknya. Tetapi Amerika yang sama dikalahkan di perang Korea, perang Vietnam, dan diketawakan dengan ulahnya di Perang Irak kemarin ini yang jalan sendiri tanpa dukungan PBB dalam menggulingkan Saddam. Dan bintang baru dari Timur, negara naga Cina, menggeliat dan menjulurkan kepala-nya dengan cepat, sehingga dalam jangka sepuluh tahun ke depan diramalkan akan menjadi negara adikuasa di bidang industri, ekonomi dan perdagangan, mengalahkan Amerika. Begitu juga raksasa masa depan, India, sekarang mulai mengi-raikan sayapnya, dan pada waktunya akan tampil ke depan sebagai kekuatan tandingan adikuasa naga Cina.
Demikianlah Allah memperedarkan masa-masa itu: wa tilkal ayyāmu nudāwiluhā bainan nās; dan hari-hari itu Kami per-edarkan di antara manusia-manusia. Dan ini yang diteliti dan ditekuni oleh Arnold Toynbee dari segi analisa ilmu sejarah, dengan magnum opus, karya besarnya: The History of Civilization, sekian jilid, dan Ibnu Khaldun sebelumnya masih di abad ke 14 dengan magnum opusnya pula: Prolegomena, atau Muqaddimah, juga sekian jilid, dari segi tinjauan sosiologi. Ibnu Khaldun, dunia mengakui sebagai bapak cikal-bakal dan peletak dasar sosiologi moderen. Sebagaimana halnya dengan fenomena alam yang tunduk kepada hukum sebab-akibat, demikian juga halnya dengan fenomena peristiwa sejarah yang dasarnya adalah juga hukum sebab-akibat. Tidak ada dari ulah perangai manusia itu yang berlaku acak dan secara kebetulan. Semua terprediksi dan terpola, dan semua tunduk kepada hukum sebab-akibat, yang di belakangnya itu adalah sunnatullah, yang memutar roda peredaran sejarah dari manusia-manusia yang hidup di permukaan bumi ini.

II

Bagaimana dengan dunia Islam? Begitu juga. Ada tiga tahapan masa yang telah dan sedang dilewati. Masa timbul, naik dan berjayanya, masa menurun dan tenggelam, dan masa kebangkitan kembali sekarang ini. Masing-masing berjalan selama lebih kurang tujuh abad. Masa timbul, naik, sampai ber-ada di puncak zenith kejayaan, yakni dari zaman diperkenal-kannya Islam oleh Muhammad Rasulullah di abad ke 6 dan ke 7 di Jazirah Arab, sampai jatuhnya Baghdad dan Kordoba di abad ke 13 dan 14, Islam merajai seluruh dunia pada waktu itu. Eropah dan Asia lainnya adalah inferior dan belajar ke Spanyol, ke Mesir, Irak, dsb. Dan dunia berhutang budi kepa-da Islam dalam meletakkan dasar-dasar bagi sains moderen, yang kemudian berkembang di Eropah dan Amerika.
Kemajuan dan kegemilangan pada waktu yang sama juga berarti menanamkan bibit-bibit keruntuhan, sehingga 7 abad berikutnya sampai Perang Dunia Kedua di abad 20 yl adalah masa-masa kejatuhan dan kehidupan yang suram dari dunia Islam. Praktis semua negara Islam berada di bawah penjajahan Eropah. Barulah dengan usainya PD-II di tahun 1945 satu per satu negara Islam muncul dan memerdekakan diri. Dimulai oleh Indonesia, diikuti oleh yang lain-lainnya. Sampai seka-rangpun masih ada sejumlah negeri Islam yang masih harus bergulat dalam memperjuangkan dirinya terlepas dari belenggu penjajahan itu: Palestina, Afghanistan, Irak sekarang, Kashmir, Chesnia, Albania, dan Moro di Filipina.
Malaysia, yang secara konstitusional adalah sebuah negara yang berasaskan Islam, berkat sistem kepemimpinannya yang kuat dan meletakkan hukum dan keadilan di atas semua kepentingan, berkembang dengan pesat. Perhatian khusus diberikan kepada usaha membantu pribumi Melayu agar juga bangkit dan maju, sehingga setara dengan kelompok etnik lain-lainnya. Dengan kemajuan yang dicapai oleh Malaysia, Singa-pura yang dikuasai oleh etnik Cina tak lagi berani menter-tawakannya. Malah, dengan rencana akan dibukanya Tanah Genting Kra, Thailand, di tahun 2020 yad, Singapura yang sekarang merajai perdagangan di Asia Tenggara, akan pudar, karena kapal-kapal dari Eropah ke Timur Jauh tak lagi melalui Selat Melaka dan singgah di Singapura, tetapi memotong jalan ke Kra Canal di Thailand untuk langsung tembus ke Timur Jauh.

III

Bagaimana dengan Indonesia? Itulah soalnya. Negara di Asia yang pertama kali memaklumkan kemerdekaannya sesudah PD-II, setelah lebih setengah abad merdeka, masih saja bergulat dengan dirinya, dan jauh ketinggalan dalam kemajuan dan perkembangannya dibanding dengan negara-negara tetangganya sesama anggota Asean. Indonesia bahkan ketinggalan dari Vietnam sekarang ini yang tadinya lebih terbelakang dan selama masa yang panjang dirundung oleh petaka perang saudara Utara-Selatan yang diintervensi Ame-rika, Rusia dan Cina. Sejak krisis ekonomi di ujung masa Orde Baru di tahun 1997 sampai saat ini Indonesia kembali terge-lincir ke dalam kelompok negara miskin, dengan menyandang predikat sebagai negara kedua atau ketiga terkorup di dunia, sebagai akibat salah urus dan karena sistem yang salah yang diterapkan.
Pada hal, di zaman Orde Baru, Indonesia sempat men-catat tingkat pendapatan per kapita sampai US$ 1.500,- per tahun, dari hanya sekitar US$ 60,- pada waktu Orde Baru mulai berangkat dalam menata kembali ekonomi Indonesia yang ditinggalkan morat-marit dan berada di tepi jurang kehancuran oleh rezim Orde Lama dari Sukarno. Namun bibit keruntuhan Orde Baru juga disemaikan mulai dari awal kebe-rangkatan, yakni dengan memilih untuk mengimpikan kem-balinya kejayaan masa silam Majapahit dan Mataram dengan sumpah Palapa Patih Gajah Mada. Yaitu mengimpikan sebuah kerajaan Nusantara yang paku buananya serta pusat kendalinya ada di tanah Jawa. Caranya ialah dengan kembali kepada filosofi budaya lama yang sinkretik dengan orientasi sistem kekuasaan yang sentripetal, etatik, feodalistik, sentralistik, yang satu sama lain saling terkait secara sistemik.
Demikianlah, pilihan yang diambil adalah sebuah pemba-ngunan yang berorientasi sentripetal, dan tidak sentrifugal; dalam arti, Indonesia seluruhnya, sesuai dengan impian Palapa itu, adalah untuk Jawa, dan semua pembangunan terkon-sentrasi di Jawa. Dengan pendekatan sentripetal itu, mustahil lalu pemerataan pembangunan untuk seluruh wilayah Nusan-tara terciptakan. Yang kita lihat lalu adalah bahwa bukan hanya hasil kekayaan luar Jawa dibawa ke Jawa, sehingga pem-bangunan di segala bidang berkembang terutama hanyalah di Jawa, tetapi juga, uang yang beredar sebagian terbesar ada di Jawa, dengan semua tampuk kekuasaan ada di Jawa, dengan sistem kendali yang terpusat di ibukota Jakarta. Sebagai hasil-nya adalah tingkat ketimpangan pembangunan yang menyolok antara Jawa dan Luar Jawa.
Karena masyarakat pribumi, terutama di Jawa, tidak pandai berdagang dan tidak memiliki budaya yang lincah da-lam berekonomi, maka berdasarkan advis dari para penasehat ekonomi Presiden Suharto — yang kemudian dijuluki sebagai kelompok mafia Berkeley –, diberikanlah peluang sebesar-besarnya kepada sedulur (saudara) tua, non-pri keturunan Cina, untuk menangani ekonomi dan perdagangan Indonesia sejak awal Orde Baru itu. Maka hasilnya seperti yang kita lihat selama masa Orde Baru adalah menakjubkan. Namun karena itu pula, tampuk ekonomi dan perdagangan di Indonesia praktis terpegang di tangan mereka, kelompok non-pri, dari Sabang sampai ke Merauke, dan dari hulu sampai ke muara.
Kerjasama simbiotik yang mesra lalu terjadi antara kelompok elit kekuasaan politik yang pribumi dengan kelom-pok elit ekonomi yang non-pri. Melalui kerjasama itu Indo-nesia dalam waktu singkat bukan hanya terhindar dari jurang kehancuran ekonomi, tetapi bahkan mampu melepaskan diri dari kelompok negara miskin, dan masuk ke dalam kelompok negara yang sedang berkembang. Namun, karena basis eko-nomi yang ditegakkan dasarnya adalah erzats kapitalismus (kapitalisme semu) atau ekonomi merkantilistik yang dikuasai oleh para pedagang Cina, maka begitu goncangan ekonomi terjadi, bangunan ekonomi secara efek domino runtuh, dan mereka lalu pada berhamburan lari ke luar negeri dengan membawa aset modal mereka. Dari luar para konglomerat “hitam” – istilah Kwik Kian Gie – itu enak-enak bermain valas dan money laundering dengan rupiah jadi bulan-bulanan permainan mereka. Untungnya, karena sistem ekonomi yang berlaku sejak zaman kolonial dahulu masih dualistik sifatnya, yaitu ekonomi moderen kapitalistik berorientasi pasar yang dikuasai oleh para kapitalis non-pri dan asing, bersebelahan dengan ekonomi agraris-tradisional dari kelompok pribumi, kelompok pribumi rata-rata terhindar dari efek krisis ekonomi itu secara langsung. Rata-rata penduduk pribumi yang tinggal di daerah pedesaan masih hidup seperti sediakala yang secara struktural belum merasakan perubahan hidup yang berarti.

IV

Di bidang sosial-budaya, dan khususnya agama, yang dikembang-kan dalam menata kehidupan masyarakat di Indo-nesia ini adalah juga filosofi kehidupan yang berakar dalam kebudayaan Jawa; yaitu filosofi budaya yang sinkretik, tidak sintetik. Berangkat dari ajaran Pancasila yang memperlakukan semua agama sebagai sama – Jawanya: sedaya agami sami kemawon – maka bukan saja agama samawi yang berketuhanan yang Maha Esa, seperti Islam, yang diterima, yang tidak maha esapun, yang bertuhan tiga atau bertuhan banyak, dan bahkan yang animis sekalipun, juga diakui. Begitu juga dengan sila-sila yang lainnya, seperti peri kemanusian yang adil dan beradab, keadilan sosial bagi seluruh rakyat, nasionalisme dan interna-sionalisme, dsb, ketika ditanya bagaimana penafsiran dan penjabarannya, dijawab, tidak ada penafsiran dan penjabaran-nya yang bisa diberikan secara resmi dan autentik, karena penafsiran dan penjabarannya itu diserahkan dan dipulangkan kepada konsiens dan kesadaran serta eling dari masing-masing warga.
Itulah dia yang sinkretisme itu. Yang pokok, semua hidup dalam keadaan damai dan serasi dengan toleransi yang tinggi antara sesama warga yang berbeda-beda latar-belakang suku-bangsa, agama, bahasa dan budaya. Sebagai konsekuensinya, tidak ada satu agama, walau dianut oleh mayoritas terbesar penduduk, yang boleh diakui sebagai agama negara. Sebagai agama penduduk iya, tetapi bukan sebagai agama negara. Indonesia adalah negara Pancasila. Indonesia bukan negara theokratik di mana hukum Tuhan wajib berlaku bagi para pemeluknya, sementara juga bukan pula negara sekuler. Indonesia karenanya adalah negara serba bukan; bukan ini bukan itu – seperti yang pernah dilangsir oleh Munawir Syazali alm. Tetapi lalu apa? Indonesia adalah negara Pancasila yang serba relatif, dan mengambang, tanpa ada penafsiran dan penjabarannya yang resmi secara autentik.
Karenanya perjuangan ummat Islam di tahun 1950-an yang menginginkan terciptanya sebuah negara Islam melalui jalur politik secara demokratik-konstitusional-parlementer, dikalahkan di Sidang Konsti-tuante tahun 1956 di Bandung. Tidak sampai separuh dari suara di Konstituante yang merupakan suara dari kelompok partai-partai Islam yang menginginkan sebuah negara berasaskan Islam, sementara lebih dari separuh dari suara yang dari kelompok partai-partai nasionalis, komunis dan sosialis yang menginginkan negara tetap berasas Pancasila. Untuk merubah asas negara diperlukan sedikitnya dua-pertiga suara. Dengan kegagalan kelompok partai-partai Islam itu maka bermulalah sebuah era baru yang prospek ke depannya justeru makin tidak menentu bagi politik ummat Islam.
Gagalnya Piagam Jakarta sebelumnya di awal kemerde-kaan, adalah juga karena dasar pertimbangan yang sama. Dan terakhir di Sidang Umum MPR RI tahun 2002 yl, ketika dasar negara dibicarakan kembali, hanya ada dua partai Islam yang secara terbuka menginginkan dihidupkannya kembali isi Piagam Jakarta, yaitu, tegaknya syariat Islam secara bernegara untuk diterapkan bagi ummat Islam. Kedua partai itu adalah PPP dan PBB. Selebihnya secara terbuka pula tidak meng-inginkan diterapkannya syariat Islam itu. Malah ada yang mengatakan, yang datangnya justeru dari partainya para ulama, PKB, bahwa Pancasila sifatnya adalah final, dan tidak lagi bisa ditawar-tawar.
Partai para mahasiswa dan intelektual muda Islam, PKS, pada akhirnya bersedia mengakui tegaknya syariat Islam berlaku untuk ummat Islam dalam bernegara jika prinsip yang sama juga berlaku bagi agama lain-lainnya untuk diterapkan bagi penganut agama bersangkutan masing-masing. Jelas hal ini adalah sebuah logika yang kebablasan, dan seperti meng-ada-ada, karena tidak ada satu kelompok agama manapun di luar Islam yang menginginkan diterapkannya syariat agama mereka dalam wadah bernegara bagi para pemeluknya. Semua mereka setuju dengan konsep negara sekuler, yakni yang memisahkan secara konstitusional antara agama dan negara. Yang menginginkan itu satu-satunya adalah dari kelompok Islam, karena dalam Islam tidak ada konsep pemisahan antara agama dan negara. Namun itupun hanya diperjuangkan oleh dua partai Islam. Malah, dalam perkembangan terakhir, dari unsur DPP PPP, dalam ramai-ramai dagang sapi mendapatkan kursi di pemerintahan koalisi melalui Pilpres II yad, sudah terdengar ada suara untuk kembali kepada asas Pancasila, seperti sebelumnya selama masa Orde Baru, dan membuang asas Islamnya. Seperti diketahui, PPP didorong berdirinya oleh Suharto di masa Orde Baru untuk menghindarkan kesan kepada dunia bahwa Orde Baru adalah sebuah rezim otoriter yang hanya mengenal satu partai: Golkar.
PBB yang lahir di masa Reformasi memberanikan diri berasaskan Islam dan memperjuangkan tegaknya syariat Islam bagi penganut Islam melalui jalur konstitusional. Namun, PBB pun tidak memberikan dukungannya kepada capres Amien Rais, yang bagaimanapun masih ada bau-bau Islamnya. PBB memberikan dukungannya kepada SBY-Kalla, walau mereka tahu SBY datang dari sebuah partai baru, PD, yang didominasi oleh kelompok non-muslim dan non-pri dalam kepengurusan partai. Selain itu, ada yang nyeletuk, karena Yusril Ihza sakit hati karena pernah dipermalukan oleh Amien Rais di muka umum, dengan mengatakan bahasa Inggerisnya Yusril belepotan.
Sementara PAN yang juga lahir di masa Reformasi menyatakan diri sebagai partai terbuka dan bersifat inklusif. Per definisi, oleh karena itu, PAN bukanlah sebuah partai Islam, walau lahir dari kandungan organisasi massa Muham-madiyah yang Islamnya dikenal moderat dan moderen. De-ngan sikapnya yang inklusif itu PAN lalu menerima kehadiran dari tokoh-tokoh non-muslim duduk dalam kepengurusan partai, yang dari pemilu 2004 yl ternyata rata-rata tidak mem-bawa serta jemaah mereka masuk ke dalam PAN. Ketua Umum PAN, Amien Rais, berdalih, tidak mau memakai “baju sempit” jika PAN berasas Islam. Sementara, tidak kurang dari Ketua Umum Muhammadiyah sendiri, Ahmad Syafii Maarif, yang menggantikan Amien, yang secara gamblang mengatakan tidak setuju dengan diterapkannya syariat Islam dalam wadah negara walau ditujukan hanya untuk ummat Islam sendiri. Syafii tidak sependapat jika Islam diperlakukan khusus tersendiri dan berbeda dari agama lain-lainnya, walau Islam dianut oleh mayoritas terbesar rakyat.
Pun juga PKB, yang lahir dari kandungan ormas ulama NU, per definisi bukanlah pula partai Islam karena mereka juga bersifat inklusif dan menerima tokoh-tokoh non-muslim masuk ke dalamnya. Ini terbukti, misalnya, bahwa ketua partai di salah satu kabupaten di Sulawesi Tengah adalah seorang kristen. Tokoh nomor wahid NU dan ketua majelis syura, Gus Dur Wahid, bukan saja dianggap “wali” oleh para pengikut fanatiknya, tetapi juga dikenal sebagai tokoh yang anti pada konsep penerapan agama dalam negara. Gus Dur adalah tokoh terkemuka dari konsep pemisahan agama dari negara (konsep separation of church and state seperti di Barat). Demikian juga secara implisit saudara sedarah Gus Dur, Gus Solah, yang juga tampil sebagai calon Wapres dari Partai Golkar bersama Wiranto sebagai capres. Golkar, sebagaimana halnya dengan partai nasionalis dan sosialis lainnya, tentu saja sudah dari sononya tidak membawakan aspirasi ummat Islam yang menginginkan tegaknya syariat Islam dalam wadah kenegaraan – kendati mayoritas terbesar dari anggota dan pendukungnya adalah orang Islam.
Di ujung ekstrim dari kelompok ummat yang sama sekali tidak menginginkan bercampurnya agama dengan politik dalam kehidupan bernegara adalah kelompok liberal yang belakangan tergabung ke dalam JIL – Jemaah Islam Liberal. Dengan sejumlah tokoh liberal yang menjadi motornya (Nurcholish Madjid, Ulil Absar Abdalla, Komaruddin Hidayat, Azzyumardi Azra, Djohan Effendi, Mohammad Nazar Umar, Gunawan Mohamad, dll), JIL menginginkan Islam yang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan dan tuntutan zaman, yang di mana perlu, ada bagian-bagian dari tuntunan Al Quran dan Hadith yang tidak lagi bisa diterapkan karena sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman. Ungkapan Nurcholish Madjid yang terkenal: Islam yes, partai Islam, no — yang berarti juga: negara Islam, no –, masih bergaung sampai sekarang.
Kelompok ummat di luar parlemen (MPR dan DPR) yang menginginkan tegaknya syariat Islam, bahkan berdirinya sebuah negara Islam, kelihatannya juga berbaris dalam sebuah garis kontinum, dari yang lunak sampai yang keras. Di satu ujung adalah kelompok organisasi — ormas ataupun partai politik — yang mengusahakan tegaknya syariat Islam berlaku bagi pemeluk Islam, dan berjuang dengan cara-cara yang kon-stitusional-demokratis dalam wadah NKRI; sedang di ujung yang lain kelompok-kelompok militan yang ingin memperju-angkan syariat Islam berlaku secara kaffah-menyeluruh bagi semua ummat Islam dan menginginkan sebuah negara Islam di Indonesia, melalui berbagai tahap, cara dan wadah perjuangan.
Perjuangan kelompok ummat yang menginginkan tegak-nya negara Islam, baik secara konstitusional maupun ekstra-konstitusional, telah mulai sejak masa-masa awal kemerdekaan. Gerakan yang menginginkan tegaknya Negara Islam cukup luas dianut. Di Sumatera dikenal dengan gerakan DI Aceh di bawah pimpinan Teuku Daud Beureueh; di Jawa dengan gerakan DI/TII di bawah pimpinan Kartosuwiryo, di Kali-mantan Selatan oleh Ibnu Hadjar, dan di Sulawesi Selatan oleh Kahar Muzakkar. Sementara, secara konstitusional, telah diupayakan berdirinya sebuah negara Islam oleh semua partai Islam yang ikut pemilu pertama 1955, namun kandas di Sidang Konstituante di Bandung th 1956. Sukarno membubarkan Konstituante dan mengambil-alih kekuasaan dengan dekrit Presiden th 1959, dan kembali ke UUD 1945 dan dasar negara Pancasila. Sejak itu reduplah usaha kelompok Islam yang menginginkan tegaknya sebuah negara Islam melalui jalur konstitusional. Tetapi api keinginan akan sebuah Negara Islam tetap hidup dan membara di bawah permukaan tumpukan sekam ideologi politik ummat. Masalahnya adalah karena mereka berangkat dari keyakinan yang tidak membedakan antara konsep agama dan negara; dan Islam diyakini sebagai ajaran agama yang bersifat kāffah dan sekaligus raḥmatan lil ‘ālamīn.
Secara perjuangan alam pikiran yang bersifat global – ghazwul fikri – karenanya juga muncul gerakan Hizbut Tahrir yang pusatnya ada di London dan di Timur Tengah, yang menginginkan tegaknya kekhalifahan Islam yang bercorak dunia, menyambung jaringan yang putus dari kekhalifahan Usmaniyah di Mesir dan Turki. Bagi mereka, konsep daulah islamiyah tidak hanya bersifat nasional tetapi juga internasi-onal.
Kelompok moderat di ujung yang satu, seperti PUI yang dipimpin oleh pakar ilmu politik Deliar Noer, ternyata kurang memiliki greget dan mendapat respons dari kelompok ummat. Kecuali satu-dua kursi di DPRD di daerah, PUI tak men-dapatkan satu kursipun di DPR RI 1999-2004 yl, di samping juga tidak lolos untuk ikut dalam pemilu 2004-2009 ybl. Perjuangan ummat melalui jalur politik nampaknya tidak cu-kup hanya sebatas konsep dan pemikiran, tetapi terutama adalah melalui gerakan massal yang berakar sampai ke bawah dan dengan corak kepemimpinan yang gigih dan kuat.
Dalam masyarakat sendiri, terutama di daerah-daerah, dengan dipicu oleh kenyataan bahwa daerah-daerah telah memiliki otonomi dalam mengatur diri sendiri (melalui UU Otonomi Daerah no. 20 dan 22 th 1999), muncul keinginan yang kuat untuk memberlakukan ajaran Islam beriringan dengan nilai-nilai budaya adat setempat. Pemberlakuan ajaran Islam di samping nilai-nilai adat yang berlaku, terutama juga dipicu oleh kenyataan yang berkembang dalam masyarakat sendiri di mana nilai-nilai budaya sensual, hura-hura, hedo-nistik dan materialistik yang bercorak global, dan yang sifatnya merusak budaya luhur bangsa, masuk begitu saja tanpa filter ke tengah-tengah masyarakat melalui berbagai jalur komunikasi dan informasi moderen.
Ketidak-berdayaan alat-alat negara serta hukum yang ber-laku telah mendorong rakyat untuk berupaya menghidupkan kembali nilai-nilai adat dan agama, sehingga di banyak daerah yang Islamnya relatif kuat, semangat untuk menghidupkan kembali nilai-nilai agama dan adat itu makin kuat. Di ujung yang satu, DI Aceh bahkan sedemikian jauh telah memprokla-masikan diri, dan diakui, sebagai daerah istimewa yang mem-berlakukan syariat Islam bagi para pemeluknya – yang berarti seluruh rakyat Aceh dan penduduk Aceh lainnya yang beragama Islam. Semangat yang sama, di ujung yang lain, secara diam-diam ataupun terbuka, juga berkembang di daerah-daerah lain yang juga kuat Islamnya, termasuk Sumbar ini sendiri, Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Goron-talo, Banten, dll.
Sementara, di sisi yang lain lagi, pemberlakuan nilai-nilai ajaran Islam di bidang ekonomi, perdagangan dan pun asuransi, secara perlahan tapi pasti juga merembet di tengah-tengah masyarakat ekonomi dan perdagangan, sehingga, seperti yang kita saksikan, bukan hanya bank-bank syariah swasta yang bertumbuh di mana-mana, tetapi tidak kecualinya, bank-bank pemerintah sekalipun juga membuka cabang-cabang syariahnya. Tidak kurang, BI sendiri juga menciptakan direktorat khusus tersendiri untuk menangani jalur syariahnya. Pelaksanaan syariat Islam di sektor ekonomi ternyata dires-pons oleh masyarakat dan pemerintah sendiri tanpa keberatan apapun. Sementara, campur tangan pemerintah di bidang keagamaan, termasuk di bidang pendidikan agama, peradilan agama, perkawinan (NTR), pengaturan hajji, zakat, dsb, sudah sejak semula berjalan tanpa hambatan dan keberatan. Ini membuktikan bahwa konsep pemisahan antara agama dan negara seperti yang diadvokasikan oleh tokoh-tokoh liberal tidaklah berdasar.
Dengan makin mengkerutnya dunia ini, sementara itu, pemikiran-pemikiran yang bersifat global dalam rangka meng-hidupkan dan mengaktifkan kembali konsep-konsep yang islami di berbagai bidang kehidupan – di bidang ekonomi, pendidikan, pertelekomunikasian, termasuk televisi dan pers, di samping hubungan-hubungan politik dan diplomatik antar sesama negara Islam – juga bertumbuh dengan relatif meng-gairahkan.
Semua, sejak dari bermunculannya kembali negara-negara Islam di akhir PD-II, yang tadinya selama berabad-abad berada di bawah penjajahan Barat, sampai kepada geliat-geliat yang kita saksikan di mana-mana dari masyarakat Islam, adalah pertanda dari awal era kebangkitan Islam kembali di mana-mana dan yang bercorak global, sekurangnya untuk tujuh abad ke depan pula. Ada fajar kadzib dan fajar shiddiqnya, me-mang, dan ada gelombang turun-gelombang naik dan pasang surut-pasang naiknya dalam menuju kebangkitan kembali untuk tujuh abad ke depan itu. Jelas jalan ke arah itu tidak mulus. Di satu sisi ada yang namanya ikhtiar dan usaha dari manusia para pelaku sejarah itu, sementara di sisi lain ada sunnatullah yang telah digariskan sebelumnya di lûḥ̣ mahfûzh itu. Semua berlingkar seperti yang diinginkan oleh ayat 140 Surah Āli ‘Imrān seperti yang disitir di atas semula.

V

Dari profil peranan politik ummat Islam di tanah air, seperti yang secara garis besar dituangkan ke atas kanvas peta politik ummat di atas tadi, pada akhirnya beberapa hal kiranya dapat disimpulkan. Pertama, bahwa kunci permasalahan ummat dalam perjuangannya di jalur politik sekurangnya sejak kemerdekaan ini adalah, bahwa ummat Islam di Indonesia terpilah ke dalam dua jalur berfikir: satu, jalur berfikir yang sinkretik, dan dua, jalur berfikir yang sintetik. Jalur berfikir yang sinkretik tidak melihat perlunya agama memasuki bidang politik, karena masing-masing berada pada dua ranah yang berbeda. Apalagi, sebagai alasannya, masyarakat Indonesia dilatar-belakangi oleh struktur budaya yang pluralistik, di mana ada keragaman antar etnik, agama, budaya dan bahasa. Dan di antara sesama ummat Islam sendiri mayoritas mereka ternyata menginginkan keterpisahan antara agama dan negara itu – walau agama mereka mengajarkan ajaran yang kaffah, yang tak berbagi antara agama dan politik itu. Mereka, bagaimanapun, menempatkan diri sebagai orang Indonesia, pertama-tama, baru kemudian orang Islam. Dan karenanya mereka lebih berkiblat kepada nilai-nilai budaya primordial mereka yang lebih berorientasi sinkretik itu. Karena jumlah suara mereka lebih dominan, walau terkonsentrasi terutama di Jawa di samping beberapa daerah Luar Jawa lainnya yang non-muslim, maka merekalah yang lebih unggul.
Jalur berfikir yang sintetik terutama dianut oleh kelompok Islam yang lebih fundamentalis, dalam arti, mereka mengedepankan prinsip dan ajaran Islamnya, yang tidak memisahkan antara agama dan politik, dan antara agama dengan negara. Bagi mereka agama itu ada di mana-mana, sebagaimana politik itu juga ada di mana-mana. Sebagaimana agama, politik dan negara itu haruslah di bawah kendali agama, karena ajaran Islam yang bersifat kaffah itu. Namun, secara sosiologis, kelompok ummat yang menganut jalur berfikir yang sintetik ini ternyata hanyalah kelompok minoritas kecil. Mereka yang berjuang untuk tegaknya syariat Islam dalam bernegara, atau bahkan yang memperjuangkan tegaknya sebuah negara Islam walau melalui jalur konstitusional-demokratik sekalipun dicap sebagai kelompok kanan, dan karenanya kurang disukai. Apalagi yang memperjuangkannya secara radikal ekstra-konstitusional akan dicap sebagai kelompok ekstrim, atau bahkan teroris maupun pengkhianat bangsa. Akan gampang sekali untuk mengaitkan mereka de-ngan kegiatan yang sama di bagian dunia Islam lainnya yang berhaluan sama.
Kedua, dengan terkotak-kotaknya kelompok ummat ke dalam kedua jalur berfikir yang sinkretik dan sintetik itu, maka sebagai konsekuensi logisnya merekapun terpecah-pecah ke dalam firkah-firkah, baik karena perbedaan anutan madzhab dalam beragama — khususnya antara yang kental berorientasi Syafi’i seperti NU di Jawa dan Perti di Sumatera, dan yang tak terikat kepada salah satu madzhab seperti Muhammadiyah dan Persatuan Islam. Dengan keterkotak-kotakan kelompok um-mat ini maka yang jauh dari mereka adalah persatuan dan kesatuan itu, sehingga mereka jarang bisa duduk bersama dalam satu kekuatan berhadapan dengan yang lain-lainnya, dan karenanya jarang juga bisa bekerja-sama. Mereka karenanya juga gampang sekali bisa diadu-domba dan dipecah-pecah kekuatan mereka.
Ketiga, sebagai konsekuensi logis dari keterkotak-kotakan mereka ke dalam dua jalur berfikir dan ke dalam firkah-firkah itu, merekapun juga memunculkan konsep “inklusif” dan “eksklusif,” dalam arti, yang inklusif yang bisa bergaul dan mengajak serta bergabung dengan siapa-siapa tanpa memasuk-kan pertimbangan anutan agama, dan yang eksklusif yang berkelompok sesama ummat Islam belaka dalam memperju-angkan cita-cita dan tujuan program mereka di mana pertim-bangan agama adalah di atas semua-semua. Kelompok inklusif melihat Islam sebagai hanya salah satu rujukan sementara kelompok esklusif menempatkan agama sebagai sentra dan pokok rujukan dari semua yang lain-lainnya.
Keempat, kelima, dst, tentu bisa banyak lagi, karena masalah ummat ini memang kompleks, di samping penuh komplikasi, yang masalahnya tak akan terungkapkan hanya dalam satu kuliah umum sahaja. ***

0 Responses to “PROFIL PERANAN POLITIK UMMAT ISLAM”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s





%d bloggers like this: