PROBLEMA DAN PROSPEK SUMATERA KE MASA DEPAN

SUDAH sejak awal Orde Baru di tahun 1970-an, pemi-kiran pembangunan kewilayahan telah mulai dikem-bangkan, terutama oleh tokoh Sutami dan Purnomo Sidi di lingkungan Departemen PUTL yang menangani pemba-ngunan fisik kewilayahan pada waktu itu. Sejalan dengan itu merekapun telah memikirkan konsep sentra-sentra pemba-ngunan (growth centers) yang ditumpukan pada kota-kota pantai yang memiliki fasilitas pelabuhan ekspor. Kunci konsep pem-bangunan kewilayahan ini mereka letakkan pada kombinasi pendekatan ecosystem dan social system. Mereka lalu membagi Indonesia ini ke dalam sejumlah wilayah pembangunan, yang intinya adalah Wilayah Pembangunan Indonesia bagian Barat, Tengah dan Timur.1
Namun karena orientasi pembangunan pada waktu itu, dan di sepanjang masa Orde Baru, adalah sentripetal, dan bukan sentrifugal, maka baik ibukota negara, maupun ibukota-ibukota provinsi, telah menikmati porsi terbesar dari hasil pembangunan itu. Sampai dengan 90 % dari uang yang beredar adalah di ibukota negara di tingkat nasional dan dengan porsi persentase yang kira-kira sama juga di ibukota provinsi di masing-masing provinsi. Konsentrasi dari pemba-ngunan fisik karenanya terlihat dengan menonjol sekali di ibu-kota negara, Jakarta, dan ibukota-ibukota provinsi di daerah-daerah dalam skala yang lebih kecil.
Dengan pola pembangunan yang telah diletakkan sebe-lumnya oleh para penasehat ekonomi Presiden – yang kemu-dian dikenal sebagai Berkeley Mafia – di mana mereka meng-utamakan pertumbuhan (growth) daripada pemerataan (equity) maka yang terjadi adalah benar-benar mirakel dari segi per-tumbuhan itu. Mereka tidak hanya mampu menyelamatkan ekonomi Indonesia yang sudah berada di tepi jurang kehan-curan yang ditinggalkan oleh Sukarno, yang memang meng-abaikan pembangunan ekonomi ketimbang politik selama masa Orde Lama, mereka bahkan mampu mening-katkan GNP, GDP dan income per capita rata-rata penduduk dengan perlipatan yang tinggi dan dalam jangka waktu yang relatif singkat. Berangkat dari pendapatan rata-rata penduduk sekitar US$ 60,- per tahun, mereka berhasil meningkatkannya sampai ke tingkat US$ 1,500,- per tahun di akhir masa Orde Baru – untuk akhirnya turun kembali sesudah krisis dan depresi berkepanjangan sampai saat ini, di mana Indonesia kembali masuk ke dalam kategori negara-negara miskin – dan sekaligus sebagai negara terkorup kedua atau ketiga di dunia.
Namun mukjizat Orde Baru ini didapatkan adalah dengan kiat kembali menerapkan pola lama yang dahulu diterapkan oleh kraton dari kerajaan-kerajaan pribumi di Jawa. Pola ini ialah dengan cara menyerahkan kunci jentera ekonomi dan perdagangan kepada kelompok non-pri, khususnya Cina, karena merekalah yang dianggap sebagai yang mempunyai kemampuan dan keahlian dalam berdagang dan bertindak ekonomi itu. Mereka para anggota mafia tersebut berpendapat, andaikata seratus tahun pun waktu diberikan kepada pribumi untuk membangun ekonomi yang sudah morat-marit itu tak akan mampu karena ketiadaan budaya bisnis dan entrepreneu-rial yang mereka miliki. Melalui sikap pragmatis dari kebijak-sanaan ekonomi Orde Baru ini maka yang terjadi lalu adalah kerjasama simbiotik yang saling menguntungkan antara kelom-pok elit pejabat yang menguasai politik dan pemerintahan dan kelompok non-pri yang menguasai ekonomi dan perdagangan.
Untuk menjamin terlaksananya pembangunan tanpa hambatan itu maka diciptakanlah kekuatan penyangga, yaitu satu, sistem pembangunan yang bersifat etatik dan birokratik, yaitu dengan menghimpun semua kebijakan dan pengambilan keputusan di tangan negara, yang berarti pejabat, dan dua, dikeluarkannya rambu-rambu sosial yang bernama “Sara” yang tujuan terselubungnya adalah untuk melindungi kelompok non-pri dari rong-rongan yang mungkin datang dari pihak pribumi. Bisa dibayangkan bahwa peranan militer dalam sistem pemerintahan yang etatik, birokratik, top-down, hirarkis-vertikal dan sentripetal ini sangat menonjol, bahkan krusial, sehingga sistem pemerintahan yang berlaku cenderung bersifat militeristik dengan posisi-posisi strategik dikuasai oleh kelom-pok elit militer.
Dengan mengandalkan pembangunan ekonomi itu kepa-da kelompok non-pri — khususnya Cina – yang dianggap me-miliki pengalaman luas dalam menggerakkan jentera pemba-ngunan yang macet selama masa Orde Lama, dan dengan mengundang para investor asing menanamkan modalnya di sektor industri dan perkebunan, maka dalam waktu yang relatif singkat bertumbuhlah apa yang kemudian kita namakan de-ngan para cukong konglomerat. Kerjasama simbiotik yang mesra terjadi antara para birokrat sivil dan militer yang meme-gang kendali kekuasaan politik dan para cukong konglomerat yang kemudian menguasai kendali ekonomi praktis di seluruh wilayah Indonesia ini, dan di hampir semua sektor.
Dengan sistem ekonomi yang dasarnya adalah kapita-listik-merkantilistik dan pasar bebas, pada saat terjadi krisis ekonomi seperti yang dialami di akhir masa Orde Baru di akhir 1990-an, para cukong konglomerat yang telah berjasa besar dalam membangun ekonomi Orde Baru pada berhamburan melarikan diri dan membawa aset modalnya keluar negeri — dan dari luar melakukan permainan valas dan pencucian uang (money-laundering). Mereka inilah yang oleh Kwik Kian Gie dijuluki dengan kelompok “konglomerat hitam” yang telah menyedot bahagian besar dari kredit perbankan dari bank-bank pemerintah sendiri untuk membiayai berbagai usaha yang mereka ciptakan, dari hulu sampai ke muara, dan dari Sabang sampai ke Merauke.
II

Apa yang kita lihat dampaknya lalu kepada pembangunan ekonomi di Sumatera khususnya selama masa Orde Baru itu? Yang terjadi lalu adalah ketimpangan tingkat pertumbuhan. Pertama antara Jawa dan luar Jawa yang sifatnya sudah klasik itu. Kedua antara daerah perkotaan dan pedesaan, dan ketiga antara pantai barat Sumatera dan pantai timur Sumatera. Karena letak pantai timur yang sangat strategis yang dilalui oleh jalur padat lalu lintas perdagangan dunia melalui Selata Melaka, Laut Cina Selatan dan Laut Jawa, kota-kota pantai timur berkembang dengan relatif pesat. Kota-kota Medan, Pekanbaru, Jambi dan Palembang berkembang menjadi pusat perdagangan industri dan perkebunan serta hasil hutan dan pertanian. Lalu selama masa ini pula kota Batam yang ber-hadapan dengan Singapura dibangun dengan sistem otorita yang langsung ditangani oleh pusat.
Pulau Sumatera yang secara alami dibelah oleh adanya Bukit Barisan yang membujur di sepanjang pulau itu, karenanya, memiliki dua wajah yang kontras. Wajah wilayah pantai timur dan kepulauan Riau dan lainnya yang cerah, dan wajah wilayah pantai barat dan kepulauan pantai barat yang buram. Sendirinya nasib provinsi-provinsi yang ada juga terbelah dua. Provinsi-provinsi yang berada di pantai barat, atau juga memiliki pantai barat, menghadapi masa suram justeru setelah kebijakan otonomi dijalankan – karena harus membiayai diri sendiri –, sementara provinsi-provinsi yang menghadap ke timur ke Selat Melaka dan Laut Jawa punya masa depan yang cerah; apalagi karena ladang-ladang minyak dan dataran-dataran luas yang cocok untuk perkebunan berskala besar terutama ditemukan di daerah-daerah dataran rendah di pantai timur itu.
Wilayah pantai barat yang menghadap ke Lautan Hindia sebagian besar daerahnya ditutupi oleh pegunungan Barisan dengan bibir pantai yang sempit dan tidak memiliki lahan pertanian yang cukup luas untuk digarap secara intensif dan moderen. Dengan diberkahi oleh sejumlah dataran tinggi yang subur tetapi dengan lahan yang terbatas dan yang selebihnya berupa pegunungan dan perbukitan yang reliefnya berlipat-lipat dan berlapis-lapis, potensi kekayaan alam yang dimiliki terutama adalah kayu dan hasil hutan, di samping pertanian sawah dan perladangan secara tradisional. Di satu-dua tempat lalu ada tambang batubara dan semen dan pendulangan emas yang dikerjakan secara sangat sederhana oleh rakyat setempat. Deposit mineral lainnya cukup beragam dan cukup banyak ditemukan, tetapi dari survei-survei geologi yang telah dilaku-kan, sejauh ini tidak dalam jumlah yang menguntungkan untuk digali dan dieksploitasikan.
Berbeda dengan di pantai timur, perikanan laut di pantai barat dikerjakan oleh para nelayan pribumi masih dengan cara dan alat penangkapan yang sederhana yang jarak jangkaunya hanyalah sepanjang pinggir pantai sampai maksimum 5-10 mil ke laut. Ke laut lepasnya yang menguasai perairan adalah armada-armada penangkapan ikan dengan teknologi moderen yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan perikanan dari berbagai negara, terutama Jepang, Cina, Korea, Thai, Malaysia dan Singapura. Sejauh ini di sepanjang pantai barat Sumatera baru ada satu-dua pelabuhan perikanan dengan sistem tang-kapan yang sudah cukup agak maju, sementara selebihnya masih mengandalkan pantai dan lekuk-lekuk teluk serta muara sungai yang airnya cukup tenang.
Dengan tingkat teknologi penangkapan ikan yang seder-hana dan hasil tangkapan yang relatif kecil, karenanya, tidak sampai 1 % dari penduduk pantai yang berprofesi sebagai nelayan, sedang selebihnya adalah petani sawah, peladang dan pekebun dalam skala kecil. Para nelayan dan penduduk pantai lainnya karenanya tergolong ke dalam kelompok masyarakat yang memiliki tingkat pendapatan terendah dibanding dengan para petani sawah dan peladangan sekalipun di pedalaman. Dan dalam kaitan ini perlu dicatat bahwa penduduk dari pulau-pulau di pantai barat Sumatera, khususnya di kepulauan Mentawai dan Enggano, termasuk kepada mereka yang masih hidup dalam alam kemarin dan tergolong kepada kelompok masyarakat yang paling terbelakang di dunia. Sementara, kekayaan alam dari pulau-pulau tersebut terutama hutannya telah hampir punah ditebangi oleh perusahaan-perusahaan perkayuan multinasional, kendati semua itu berjalan di bawah tilikan mata dari pemerintah sendiri.
Di pantai timur, sebaliknya, upaya penangkapan ikan bervariasi dari yang masih sederhana oleh nelayan pribumi ke yang moderen oleh armada perikanan non-pri dan asing lainnya. Deposit ikan di perairan pantai timur ini, konon, juga termasuk yang kaya di dunia.
Secara linier, oleh karena itu, semua kegiatan ekonomi dan perdagangan di bidang apapun, di Sumatera, dan tanpa kecualinya di seluruh Indonesia ini, di ujung yang satu ada usaha pribumi, sementara di ujung yang lain ada usaha non-pri dan asing lainnya, dengan garis kecenderungan: makin kecil usaha dan makin sederhana teknologinya makin miliknya pri-bumi, sementara makin besar usaha dan makin canggih tekno-loginya makin miliknya non-pri, khususnya Cina, dan asing lainnya. Dengan gambaran bahwa 90 % dari volume lalu-lintas uang dan perdagangan di perkotaan dikuasai oleh non-pri, maka yang dikuasai oleh pribumi hanyalah 10%nya; sementara dalam komposisi penduduk adalah sebaliknya: 90 % penduduk menguasai 10 % asset ekonomi.
Gambaran Batam yang baru dibangun ini adalah juga cerminan dari pembangunan yang juga berlaku di kota-kota lainnya di Indonesia ini. Praktis seluruh kegiatan ekonomi dan perdagangan serta industri sampai ke yang menengah bawah sekalipun mereka kuasai, sementara pribumi bergedumpuk di pasar-pasar tradisional yang pengap, bersempit-sempit dan kotor, selain juga bergelut di kaki lima yang setiap kali diuber-uber oleh satpam dengan dalih keindahan dan keamanan di samping tak mendatangkan uang masuk bagi kantong peme-rintah kota. Toko-toko dan usaha-usaha menengah ke atas yang dikuasai oleh pribumi praktis bisa dibilang dengan jari; selebihnya mereka. Kecuali bangunan kantor-kantor pemerin-tah dan bank-bank pemerintah, praktis seluruh bangunan-bangunan megah bertingkat tinggi dan ruko-ruko serta peru-mahan real-estat di seluruh kota dan di mana-mana, adalah milik mereka.

III
Gambaran kontras dari ketimpangan tingkat pembangun-an antara wilayah pantai timur dan wilayah pantai barat, antara perkotaan yang komersial-industrial moderen dan pedesaan yang agraris tradisional, dan antara non-pri dan pribumi inilah yang saat ini merupakan wajah pulau Sumatera dan pulau-pulau sekitarnya, yang sekaligus adalah juga wajah Indonesia secara keseluruhan. Dalam arti, kita yang punya tanah-air, mereka yang menguasai dan menikmati hasil kekayaannya. Secara formal kita yang memegang kendali politik, tetapi mereka yang pegang dan kuasai kendali ekonomi. Seperti yang juga disentil oleh salah seorang calon presiden pada putaran pertama, Amien Rais, dalam kampanyenya sebelumnya, dalam konstelasi ekonomi dan sosial-politik di tanah air sekarang ini, kelompok pribumi telah turun derjatnya menjadi warga kuli dan pesuruh di negeri sendiri, sementara mereka non-pri menguasai seluruh hajat hidup dan jentera ekonomi negara ini.
Ini artinya secara struktural belum ada yang berubah sejak zaman kolonial sampai ke masa kemerdekaan ini. Struktur ekonomi kita sampai saat ini masih dualistik seperti di zaman penjajahan dahulu, di mana sektor formal dan moderen dikuasai oleh non-pri dan asing lainnya, yang jumlah orangnya tak sampai 10 % dari seluruh penduduk, sementara sektor informal dan tradisional tetap digeluti oleh pribumi yang mencakup 90 % penduduk.
Nuansa sosial-budaya seperti ini biasanya tak masuk dalam perhitungan para ekonom dan praktisi ekonomi serta perancang pembangunan ekonomi di negeri kita. Mereka hanya asyik dengan menghitung konjungtur turun-naik harga setiap hari di pasar bursa efek, dan bermain dengan perhitungan angka-angka volume produksi, distribusi, impor-ekspor, pemasaran dalam dan luar-negeri, serta pembangunan-pembangunan fisik yang dibangun dalam berbagai bentuk dan berbagai skala, tetapi tak masuk dalam benak mereka perta-nyaan: siapa sesungguhnya yang melakukan dan menikmati usaha-usaha perekonomian dan perdagangan yang berlaku di tanah air sendiri? Paradigma yang ada dalam pembangunan ekonomi dan perdagangan itu hanyalah: apa dan bagaimana.
Tinggal persoalannya terserah kepada kita semua: Mau kita teruskankah tradisi dualisme ekonomi khususnya di pulau Sumatera ini, atau kita mau banting stir dengan merektifikasi struktur ekonomi dan menempatkannya di jalur yang benar dan berkeadilan seperti yang dilakukan oleh saudara-saudara serumpun kita di Malaysia sejak tiga dekade yl di bawah kepemimpinan Mahathir dan Badawi sekarang ini?
Semua terserah kita. Kalau saya, enough is enough. Perte-muan silaturrahmi Forum DPD Terpilih Sumatera di Batam ini adalah sebuah momentum di mana kita secara bersama-sama bisa memadu tekad: kita membangun Sumatera Masa Depan di mana kita tidak hanya menekankan pada growth, tetapi juga equity, and justice, dan di mana yang menjadi tuan di pulau Sumatera dan Indonesia keseluruhannya tidak lagi mereka, tetapi adalah kita para pemilik yang sah dari tanah air ini.
Jika tekad ini yang kita lahirkan di sini, maka paradigma pembangunan ke masa depan, khususnya di Sumatera ini, sudah harus berubah. Kita merubah orientasi dari yang selama ini jadi obyek, sekarang menjadi subyek. Kita yang menentu-kan, bukan ditentukan. Kita, bagaimanapun, memerlukan investasi luar, modal dan ekspertis serta kerjasama-kerjasama. Konsep syirkah, patungan, dalam sistem ekonomi syar’i, barangkali sudah patut dipikirkan untuk diterapkan, sebagai pengganti dari sistem ekonomi kapitalistik pasar bebas, karena dalam sistem syirkah tak siapa-siapa yang dirugikan. Semua yang terlibat sama-sama ikut beruntung, jika beruntung, dan sama-sama ikut merugi, jika merugi.
Di Cina sendiri, di negeri-negeri Arab, di Malaysia dan di negeri-negeri beradab di manapun, yang jadi tuan adalah yang punya negeri. Dan mereka dengan bangga mengatakan: kami yang mengaturnya, kami yang jadi subyek, dan kami yang menjadi tuan rumah di negeri kami sendiri.
Jika paradigma ini yang diberlakukan, maka orientasi pembangunan ke depan dari Sumatera dengan sepuluh provin-sinya ini sudah harus berubah. Membangun Sumatera dengan paradigma baru itu sendirinya memerlukan kerjasama dan teamwork yang erat antara semua stakeholders di Sumatera ini. Kita membangun bukan hanya untuk daerah dan provinsi masing-masing, tetapi untuk semua, bahkan untuk seluruh tanah air Indonesia ini.
Jika filosofi dan paradigma pembangunan ke depan Sumatera ini diterima, maka penjabarannya dalam berbagai sektor program dan pelaksanaannya hanyalah sebuah konse-kuensi logis belaka, dan adalah jalan menurun. ***
Catatan:
1. Lihat, Sutami, Ilmu Wilayah (Regional Science) dalam Kaitannya dengan Analisa Kebijaksanaan dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia, Bandung, DPMB/PUTL, 1977. Juga Sutami, Ilmu Wilayah dalam Hubungannya dengan Pembangunan Negara, Jakarta, Departemen PUTL, 1977. Lihat, Poerno-mosidi Hadjisarosa, “Klasifikasi Satuan Wilayah,” kertas kerja dalam “Seminar Pengembangan Perkotaan II,” Jakarta, 28 s/d 30 Juni, 1977. Juga, “Fungsi Ekonomi Kota, sebagai cuplikan dari Seri Mekanisme Pengembangan Wilayah,” kertas kerja dalam Seminar yang sama.

0 Responses to “PROBLEMA DAN PROSPEK SUMATERA KE MASA DEPAN”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s





%d bloggers like this: