PROBLEMA DAN PROSPEK NAGARI KE DEPAN

SEHABIS-HABIS meluncur akhirnya titik-balikpun ter-jadi. Dan titik-balik ini ditandai oleh kembalinya kita ke Nagari, ke jati diri kita semula. Tekad dan semangat Kembali ke Nagari adalah sebuah jawaban positif yang akhir-nya diberikan oleh masyarakat Minang di kampung dan di rantau setelah mengalami masa trauma empat-puluhan tahun pasca PRRI dan selama itu pula bernaung di bawah sistem bu-daya kekuasaan nasional yang bertentangan filosofinya dengan filosofi yang mereka anut dan warisi dari nenek moyang mereka sendiri.
Reformasi yang mengakhiri diaspora budaya itu sesung-guhnya tak lain hanyalah sebuah penyulut bagi terjadinya upa-ya pembalikan itu, sementara semangatnya sebenarnya telah merayap bersamaan dengan proses kapitulasi dalam masa yang cukup panjang selama masa Orde Baru itu. Aksi Reformasi di bumi Minangkabau, setelah kejatuhan Orde Baru 1998 yl, antara lain diwujudkan dalam bentuk kembali ke Nagari dan kembali ke jati diri itu.
*
Kenapa itu terjadi? Saya melihat, pertama, karena itu adalah sebuah peluang. UU Otonomi Daerah No. 22 dan 25 th 1999 memberi peluang alternatif bagi masyarakat pedesaan di daerah manapun untuk memilih antara tetap dengan struk-tur Desa seperti di Jawa, yakni seperti yang diterapkan selama masa Orde Baru (dengan UU No. 5 th 1974 dan UU No. 5 th 1979) yang berlaku seragam untuk seluruh Indonesia, atau menghidupkan kembali sistem dan struktur desa adat seperti yang pernah berlaku di daerah mereka dahulunya. Sejauh ini, kebetulan, baru Sumatera Barat yang mengambil peluang seperti itu.
Tetapi kedua, yang sifatnya lebih substantif dan bernu-ansa sosial-psikologis, memilih kembali ke Nagari dan ke jati diri itu sebenarnya adalah juga sebuah manifestasi dari pelem-piasan rasa tidak suka yang dirasakan selama ini akan sistem yang disungkupkan dari atas kepada masyarakat Sumbar yang dirasakan sebagai tidak sejalan dan tidak serasi dengan naluri budaya primordial sendiri. Kita merasakan bahwa sistem buda-ya primordial yang kita miliki, yakni dalam perbandingannya dengan yang dirasakan selama 40an tahun di bawah rezim Orde Lama dan Orde Baru itu, jauh lebih ampuh dan lebih tahan uji, di samping juga lebih bernilai universal.
Kita merasa bahwa sistem bernagari lebih unggul dan lebih serasi dengan daerah dan budaya kita yang mengenal akan prinsip-prinsip yang sekarang justeru itu yang dikem-bangkan dan berkembang di berbagai penjuru dunia ini. Prinsip dimaksud tidak lain adalah prinsip demokrasi di mana rakyat secara bersama-sama mengatur kehidupan mereka yang didasarkan atas kesamaan hak, kesamaan kedudukan (egaliteri-anisme), dan secara bersama-sama menegakkan keadilan dan kebenaran untuk semua. Prinsip demokrasi seperti ini tak ayal memang bersifat universal, tetapi yang rumpunnya juga tum-buh di bumi Minangkabau itu sendiri. Malah, akar budaya demokratik ini telah ada sebelum masuknya Islam dan sebelum masuknya pengaruh budaya Barat yang masuk besertaan dengan penjajahan Barat ke Indonesia ini. Dan akar budaya demokratik ini kebetulan pula tak tersentuh oleh pengaruh budaya Hinduisme dan Budhisme yang masuk ke Indonesia masih di abad-abad pertama Masehi. Hinduisme dan Budhisme sebaliknya berpengaruh besar di Jawa dan be-berapa daerah lainnya yang karenanya turut membentuk cara hidup dan cara berpikir kosmologik mereka yang bernuansa feodal dan otokratik.
Ketiga, kita memilih Nagari, dan kembali ke Nagari dan ke jati diri itu, karena sifatnya yang akomodatif dan tidak bersikap a priori terhadap semua unsur budaya apapun yang masuk, dan dari manapun datangnya, selagi semua itu baik dan serasi dengan prinsip demokrasi egaliter-kerakyatan yang dia-nut oleh masyarakat dan kebudayaan Minangkabau itu. Sifat budaya Minang yang akomodatif, terbuka dan tidak bersikap a priori ini sendirinya memungkinkan terjadinya interaksi dan dialog-dialog yang ujungnya menjurus ke arah terjadinya proses sintesis budaya. Dan inilah persis yang terjadi dengan masuknya Islam serta budaya Barat kemudiannya. Persentuhan budaya asli Minangkabau melalui proses dialetik yang kemu-dian bersintesis dengan Islam dan nilai-nilai budaya moderen dari Barat, dalam tataran ideal dan filosofisnya, itulah sesung-guhnya yang menciptakan budaya Minang yang kita kenal sekarang ini. Budaya Minang yang kita kenal sekarang ini, oleh karena itu, bukan lagi budaya pra-Islam, dan pra-sentuhan dengan budaya moderen Barat, tetapi adalah hasil proses dialektik: tesis, antitesis, sintesis, yang bergulir terus, tanpa henti.
Makanya kita segera merumuskannya kembali dalam bentuk kredo pandangan hidup: ABS-SBK (Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah) sebagai pengakuan ekspli-sit kita akan pentingnya integrasi nilai-nilai budaya adat dan agama (Islam) itu. Integrasi segi-tiga nilai budaya: Adat, Islam dan nilai-nilai positif dari Barat (logika ilmiah), yang sekarang merupakan sendi dan pilar dari struktur budaya M (Minang) itu perlu sekali kita garis-bawahi, karena di sinilah letaknya kekuatan dan keampuhan budaya M itu dalam menantang dan merentangkan diri dan wawasannya ke masa depan.
Sekaligus, integrasi yang bersifat sintetikal dari segi-tiga nilai budaya ini pula yang mengharuskan kita untuk menolak sistem pedesaan yang bersumber dari filosofi budaya Jawa yang dipraktekkan selama masa Orde Baru di Sumatera Barat dan seluruh daerah tanah air. Prinsip demokrasi dan egaliteri-anisme seperti yang berlaku di Minangkabau itu, bagaimana-pun, memang tidak bisa berbaur dan dibaurkan dengan prinsip lain yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokratik dan egaliter itu. Ini artinya bahwa demokrasi dan egaliterianisme yang menjadi sendi dan tiang dari budaya M itu tidak mungkin dicampurkan ataupun dibaurkan dengan feodalisme dan pater-nalisme otokratik yang diterapkan selama masa Orde Baru yang masuk melalui jalur-jalur birokrasi dan sistem pemerin-tahan di Sumatera Barat sebagaimana juga di seluruh daerah Indonesia lainnya.
*
Bagaimanapun, di sisi lain, nilai-nilai ideal yang mulai dipasangkan kembali dari integrasi segitiga budaya itu dihadap-kan kepada kenyataan faktual yang secara empirikal-sosiolo-gikal berjalan selama masa Orde Lama dan Orde Baru dan yang lantunannya juga berlanjut sampai ke masa Reformasi sekarang ini, yakni bahwa dalam masyarakat sendiri sementara itu sesungguhnya telah terjadi proses pelunturan nilai-nilai budaya itu. Kita lalu melihat ada jurang yang cukup menganga antara keinginan kembali ke nilai-nilai ideal ABS-SBK dengan kenyataan empirik yang berlawanan dan tidak sejalan dengan itu. Dan proses pelunturan nilai-nilai budaya ini berlaku pada ketiga-tiga unsur budaya itu secara sendiri-sendiri maupun secara integratif bersama-sama.
Kita lalu melihat bagaimana besarnya beda antara nilai-nilai ideal Islam, adat dan logika ilmiyah dari Barat yang kita jadikan kredo itu dengan kenyataan empirik-sosiologik yang bersua dalam masyarakat sendiri, yang ibaratnya jauh panggang dari api, yakni di mana kenyataan empirikal tidak mencermin-kan nilai-nilai ideal yang dianut, dan sebaliknya. Ternyata bahwa dalam masyarakat sendiri memang telah terjadi proses pelunturan dan bahkan pelapukan dari nilai-nilai ideal itu dalam artian sosiologisnya, yakni dalam artian struktural mau-pun fungsionalnya. Dengan demikian, nilai-nilai ideal-filosofis dari ketiga unsur budaya pokok itu tidak berfungsi secara efektif dalam menuntun sikap dan prilaku rakyat dan masyara-kat maupun bangsa secara menyeluruh.
Nilai-nilai ideal-filosofis dari ketiga unsur budaya pokok itu cenderung lalu hidup bersebelahan secara koeksistensial de-ngan tingkah-polah empirikal yang berlaku yang menunjukkan gejala-gejala sebaliknya itu. Tingkah polah dan prilaku empiri-kal ini umumnya bersumber dari budaya sensual-permissif dan materialistik-hedonistik yang datang dari luar melalui jalur-jalur media informasi dan komunikasi yang luas terbuka dan hampir tanpa filter dan kendali, sementara dari dalam, ekses birokrasi, feodalisme, praktik-praktik KKN dan borok-borok penyakit masyarakat lainnya sebagai warisan budaya Orde Baru berjalan terus yang juga hampir tanpa filter dan tanpa kendali.
Inilah yang menyebabkan terjadinya gejala-gejala jati diri terbelah (split personality) yang bisa akut dari bangsa serta rakyat dan masyarakat sendiri; yakni di satu sisi, rakyat, masyarakat dan bangsa itu mempunyai nilai-nilai ideal yang sangat agung dan tinggi, namun di sisi lain, rakyat, masyarakat dan bangsa itu dikendalikan oleh budaya-budaya sensual, materialistik dan hedonistik serta sifat-sifat keserakahan egoistik lain-lainnya itu. Salah satu dari akibat negatifnya adalah bahwa rakyat dan warga masyarakat itu kehilangan rasa kebersamaan dan soli-daritas sosial, kehilangan pedoman hidup untuk berlaku jujur, adil dan amanah, dan tak kurangnya juga kehilangan rasa malu dan malu berbuat salah. Masing-masing lalu cenderung men-cari jalan sendiri-sendiri dengan kadar egoisme dan bahkan egosentrisme yang tinggi.
Dan ini di Sumatera Barat sendiri bersamaan pula tum-buhnya dengan makin melemahnya fungsi dan peranan dari lembaga-lembaga sosial tradisional yang di atas itu dahulu tegaknya masyarakat di Nagari itu. Semua ini juga berjalan seiring dengan perubahan struktur ekonomi sendiri, yakni dari ekonomi agraris sederhana pedesaan ke ekonomi non-agraris perkotaan. Dalam arti lain, orang Minang dahulu hidup dalam alam agraris pedesaan, mencukupkan semua kebutuhan sendi-ri; sekarang, karena desakan kependudukan, tuntutan pendi-dikan dan tuntutan dunia maju lainnya, dsb, makin banyak yang harus bermigrasi ke kota ke berbagai pelosok Indonesia ini, merantau.
Pergeseran struktural pun karenanya terjadi. Dahulu orang hidup dalam ikatan kaum dan suku serta nagari yang relatif utuh dan stabil. Dalam ikatan kaum, suku dan nagari itu terjalin jaringan kehidupan yang tertata rapi sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing. Dalam ikatan-ikatan primor-dial itu terlihat dengan jelas pembagian fungsi dan peran dari masing-masing unsur dan komponen. Dan orang tidak hidup di luarnya; orang hidup dalam sistem itu.
Sekarang, ketika kita kembali ke Nagari dan ke jati diri itu, itu betul yang sudah berubah. Mana yang masih ada sudah tidak dalam keadaan utuh seperti sediakala lagi. Kerangkanya masih ada tetapi lembaga-lembaga itu tidak lagi berfungsi secara utuh, oleh berbagai sebab dan perubahan yang telah terjadi.
*
Ketika kita kembali ke Nagari dan ke jati diri itu, sekarang ini, inilah lalu yang bersua dan kita temui dalam keadaan senyatanya. Nagari yang kembali dihidupkan itu lalu cenderung menjadi lesu darah dan ketiadaan darah-darah segar yang mengalir ke dalamnya. Setelah semua perangkat-perang-kat struktural dibentuk dan dibenahi kembali dan disesuaikan dengan struktur Nagari yang diinginkan, ternyata sifat-sifat kedesaannya seperti di zaman Orde Baru masih lengket tertinggal; seolah-olah yang berganti barulah nama, dari Desa ke Nagari, tetapi belum substansi dan bahkan rohnya.
Dengan tidak berfungsinya secara efektif lembaga-lemba-ga Nagari yang dibentuk itu, apakah BPRN, KAN, MUNA, Bundo Kanduang, dsb itu, maka Wali Nagari seperti dipaksa terpaksa jalan sendiri, dan itupun dengan perangkat ketata-prajaan dan logistik serta sumber pendanaan yang minimal. Wali Nagari dengan perangkatnya lalu dibiarkan hidup dengan kebutuhan pokok yang sangat minimal, sementara anggaran belanja Nagari yang tersedia dari berbagai sumber, termasuk DAUN atau dana partisipatif, dsb, tidak sampai sepertiga dari kebutuhan yang sesungguhnya. Menjadi pertanyaan, bagai-mana Nagari akan bisa bertahan manakala situasi seperti ini berjalan terus dari tahun ke tahun?
Ketiadaan dukungan moral, spiritual dan finansial dari lembaga-lembaga Nagari dan bahkan dari masyarakat Nagari sendiri telah memaksa Wali Nagari untuk kembali bergantung pada patron yang di atasnya, yaitu Camat, lalu Bupati, dst. Dengan demikian, disadari atau tidak disadari, Nagari kembali menjadi Desa seperti yang dulu, yaitu kembalinya ikatan patron-klien yang bersifat birokratik, hirarkik, etatik dan pater-nalistik ke atas kepada Camat, dst. Sambil lalu, relatif berhasil-nya partai yang memerintah selama masa Orde Baru dalam memenangkan Pemilu 2004 yl di Sumatera Barat, salah satu penyebabnya, adalah ini. Dunia birokrasi yang masih kuat terkait kepada sisa-sisa Orde Baru mendapatkan tanah ber-pijaknya di Nagari-nagari justeru karena kelemahan struktural dan tidak berfungsinya lembaga-lembaga Nagari seperti BPRN, KAN dan MUNA itu secara efektif, di samping belum cukup terbukanya mata rakyat di pedesaan dalam berpolitik dan bermain politik. Mereka selama masa Orde Baru dibiarkan menjadi massa mengambang tetapi lalu dituntun untuk hanya mengenal satu partai politik saja, yaitu partai dari pihak yang memerintah.
Dalam masyarakat sendiri, disadari atau tidak disadari, perubahan-perubahan struktural-fungsional memang telah ter-jadi. Kehidupan keluarga besar kaum seperintah mamak sudah cenderung berubah ke keluarga batih yang langsung dipimpin oleh ayah yang adalah sumando dalam kaum. Sistem matri-lineal seperti sediakala karenanya telah bergeser ke yang ber-orientasi patrilineal; walau tidak harus dalam artian genealogis tetapi sekurangnya dalam arti pergeseran peran dari mamak ke bapak dalam ikatan keluarga batih.
Kehidupan dalam suku dan nagari juga berubah karena tidak lagi utuhnya ninik mamak dan pemimpin tradisional lainnya berperan dalam suku dan nagari itu. Fungsi-fungsi ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai dan bahkan bundo kanduang sendiri telah digantikan dan diambil-alih oleh lembaga-lembaga formal pemerintahan dan ormas lainnya. Karenanya, orang tidak lagi mengadu dan membawa persoalan dalam kaum sekalipun ke ninik mamak dan kerapatan ninik mamak dalam nagari. Orang langsung berhubungan dengan polisi, dengan pengadilan, kejaksaan, dan sekian banyak dinas-dinas pemerintahan yang bertingkat sampai ke tingkat nasional sekalipun; semua tanpa harus melalui jalur pemimpin non-formal tungku nan tigo sajarangan itu sama sekali. Bahkan sampai dengan upacara akad nikah dan urusan-urusan kea-gamaan lainnyapun orang tidak lagi melakukannya di mesjid di hadapan alim ulama, tetapi di Balai Nikah dan KUA yang adalah bahagian dari birokrasi pemerintahan formal.
Sekarang, dalam semangat kembali ke Nagari itu, semua mau dikembalikan ke Nagari. Lembaga ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai, dan bundo kanduangpun mau difungsi-kan kembali. Tetapi situasi yang kita hadapi adalah seperti itu. Bahkan dalam rangka semangat kembali ke Nagari itu kita juga mau menghidupkan lembaga Surau kembali. Kita menguman-dangkan: Kembali ke Nagari, kembali ke Surau! Tetapi keba-nyakan surau-surau yang ada tidak lagi dipakai untuk anak mengaji, dan tidak pula untuk anak-anak muda tidur di surau. Di banyak nagari surau-surau tidak lagi berfungsi atau berisi. ‘Robohnya Surau Kami’ bukan lagi hanya sebuah cerpen fiktif dari AA Navis alm, tetapi telah merupakan fakta yang ber- bicara sendiri, di mana-mana. Mesjid-mesjid sajapun banyak yang kosong di siang dan malam hari. Banyak dari masjid, yang karena alasan keamanan, karena kuatir anjing akan masuk, tikar permadani, jam dinding dan sound system akan hilang, dsb, dikunci di jam-jam di luar shalat berjamaah, dan dikunci di sepanjang malam. Sehingga anak muda dan orang tua pun tidak lagi tidur di mesjid. Karena mesjid dikunci di malam hari, orang pun tidak lagi mengenal qiyamul lail, zikir dan tahajjud di malam hari di mesjid. Kecuali untuk Jum’at, mesjid juga sepi di waktu Shubuh dan bahkan Maghrib atau ‘Isya sekalipun. Pengajian rutin biasanya hanya dihadiri oleh ibu-ibu dan bapak-bapak tua yang sudah melihat pintu lahat mulai terbuka.
Dalam masyarakat sendiri tak segera terlihat konsep ope-rasional yang jelas bagaimana caranya mengembalikan fungsi Surau itu, dan bahkan mengembalikan fungsi Nagari itu sendiri. Sangat gampang menyebutkan: Kembali ke Nagari, kembali ke Surau; tetapi bagaimana cara pengoperasionalisa-siannya agar bisa berjalan secara efektif, tak segera terlihat ada konsep dan kiat-kiat yang jelas. Sejauh ini yang ada baru satu-dua Perda Pemprov tentang pembentukan pemerintahan Nagari. Lalu lontaran himbauan dari para pemuka masyarakat dan politisi untuk kembali ke Nagari dan ke Surau itu tanpa diikuti oleh petunjuk-petunjuk praktis dan programatis bagai-mana kembali ke Nagari dan ke Surau itu.
*
Kita sekarang lalu terjerat oleh ambisi dan imajinasi kita sendiri. Dan bagaimana ke depan dari nasib Nagari ini tidak ada yang bisa mengatakan secara pasti. Tidak dari kalangan pemerintah, dari DPRD, dari kalangan intelektual cerdik-pandai dan kalangan perguruan tinggi – dan pun tidak dari rantau sendiri. Sejauh ini tak segera terlihat ada konsep-konsep alternatif untuk keluar dari situasi ketersenakan seperti yang dihadapi sekarang ini. Sementara, waktu berjalan terus dan masa hadapan harus dihadang.
Di sini terlihat betapa perlunya masalah Nagari dan Membangun Nagari ke Depan ini menjadi pikiran kita ber-sama dan tanggung jawab kita bersama. Kita telah memiliki Biro Pemerintahan Nagari dan Kelurahan di Pemprov, Komisi A yang a.l. menangani masalah Nagari di DPRD, dan Lem-baga Penelitian Otonomi Daerah di Fisipol Unand, PPIM, serta satu-dua LSM, di samping LKAAM dan entah apa lagi. Yang tak segera terlihat adalah sinergi, kerjasama yang saling terkait, dan koordinasi, dari lembaga-lembaga yang telah ada itu dalam senantiasa memikirkan tentang Nagari sekarang dan Nagari ke depan. Yang jelas, belum ada satu komisi atau lembaga yang terpadu yang terdiri dari wakil-wakil unsur yang ada itu yang memikirkan tentang Nagari ke Depan secara sinergi dan berkesinambungan dan memantau terus perkem-bangannya serta senantiasa siap dengan alternatif jalan keluar dan pemecahan-pemecahannya.
Saya melihat, sementara itu, ada sejumlah fungsi Nagari yang harus dikonsepkan secara rinci dan dengan acuan-acuan operasionalnya. Satu, Nagari sebagai unit kesatuan administra-tif pemerintahan di tingkat terendah di Sumatera Barat ini. Dua, Nagari sebagai unit kesatuan adat dan sosial-budaya. Tiga, Nagari sebagai unit kesatuan usaha ekonomi. Dan empat, Nagari sebagai unit kesatuan keamanan dan pertahanan atau-pun ketahanan rakyat semesta di tingkat masyarakat Nagari itu sendiri. Semua itu, satu sama lain juga saling terkait dan saling bersinergi dalam sebuah jaringan yang bernama Nagari. Semua ini dipikirkan karena Nagari, berbeda dengan Desa, adalah sebuah sistem pemerintahan terendah yang bersifat otonom yang seharusnya mampu mandiri dan membiayai diri sendiri.
Konsekuensi dari sebuah keinginan agar Nagari benar-benar memiliki wewenang otonomi yang harus mampu berdiri di atas kaki sendiri itu memerlukan penjabaran dengan analisa sistemik. Kita tidak cukup dengan hanya menghidupkan kembali lembaga-lembaga kenagarian, yang formal maupun yang non-formal – tetapi yang setelah dihidupkan lalu tidak berfungsi atau tidak bisa berfungsi. Kita juga perlu melihat saling keterkaitan antara lembaga-lembaga itu yang walau secara fungsional berdiri sendiri-sendiri tetapi secara sistemik merupakan sebuah jaringan yang saling terkait dan bersinergi. Kecenderungan yang ada sekarang adalah: banyak yang ber-tumpang tindih, sementara orangnya itu-itu juga.
Kita mengenal, memang, ada sistem kepemimpinan tung-ku nan tigo sajarangan yang unsur-unsurnya terdiri dari ninik-mamak, alim-ulama dan cerdik-pandai. Sementara, dalam kenyataan empiriknya, ada banyak ninik-mamak yang adalah juga alim-ulama dan cerdik-pandai; dan begitu sebaliknya: ada banyak alim-ulama yang ninik mamak dan cerdik-pandai, dan banyak cerdik-pandai yang juga ninik mamak dan alim-ulama. Selain itu, salah satu dari permasalahannya, adalah mudah mengidentifikasi ninik-mamak, karena pengangkatannya yang dilewakan dan dengan upacara adat yang biasanya besar-besaran, tetapi tidak mudah mengidentifikasi siapa alim-ulama, apalagi cerdik-pandai, yang lebih berupa pengakuan dari masyarakat sendiri, atau pengakuan dari mereka sendiri, di Nagari. Karenanya, sukar untuk melihat apa dan bagaimana peranan dari alim-ulama dan cerdik-pandai itu secara kelem-bagaan maupun secara ketokohan perorangan di Nagari.
Dalam kenyataan sosiologik dalam masyarakat Nagari sendiri masalah-masalah adat, agama, sosial-budaya dan peme-rintahan, dan apapun, sesungguhnya jarang yang berdiri sen-diri-sendiri yang terlepas satu sama lainnya. Dalam kenyataan sosiologik itu semua saling terkait dan saling bertumpang tindih. Karenanya adalah berlebihan jika di samping BPRN (atau apapun namanya di masing-masing daerah yang kelihat-annya berbeda-beda) ada Kerapatan Adat Nagari (KAN), ada Majelis Ulama Nagari (MUNA), Bundo Kanduang, Pemuda, dsb. – walau sejauh ini tidak ada ikatan keorganisasian dari yang bernama cerdik-pandai di Nagari itu.
Hemat saya, dengan menghimpun semua unsur kepe-mimpinan masyarakat itu berada dalam satu wadah legislatif dan konsultatif yang sama dalam lembaga BPRN, dan mem-bicarakan semua masalah apapun dalam situasi dan sisi pandang yang terpadu, maka aspek kelembagaan legislatif-konsultatif yang terkotak-kotak itu kiranya bisa dipadu dan disederhanakan. Bukankah dalam kaitannya dengan falsafah kehidupan ABS-SBK itu, kita tidak lagi melihat di mana adat, agama, dsb, berada dalam keadaan yang saling terpisah, dan berdiri sendiri-sendiri, tetapi saling berkaitan, dan terpadu secara sintetik, dan bukan sinkretik? Dengan demikian, berba-gai unsur kepemimpinan tali nan tigo sapilin, tungku nan tigo sajarangan itu bisa saling berdialog secara langsung dan men-carikan solusi dari masalah apapun yang tumbuh di Nagari secara terpadu.
Memfungsikan Nagari sebagai unit kesatuan usaha eko-nomi dan unit kesatuan keamanan juga tak kurangnya memer-lukan konsep yang jelas dan terpadu jika memang Nagari itu akan mandiri dan mampu membiayai diri sendiri di samping juga mampu menjaga keamanan dan ketertiban di dalam Nagari sendiri.
Saya membayangkan, dengan otonomi Nagari dan Nagari diharuskan untuk mampu mandiri dan membiayai diri sendiri itu, Nagari mau tak mau harus difungsikan sebagai sebuah korporasi usaha ekonomi. Artinya, Nagari itu sendiri berfungsi dan memfungsikan diri sebagai sebuah badan hukum yang secara sah juga bergerak di bidang ekonomi – samalah dengan Negara itu sendiri yang memiliki BUMN dan usaha-usaha ekonomi dan komersial lainnya. Dengan demikian, di Nagari sekalipun, Nagari memiliki usaha-usaha korporasi ekonomi di berbagai bidang kegiatan yang potensinya ada dan bisa dige-rakkan di Nagari itu sendiri. Tidak soal, apakah itu di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kerajinan dan pengolahan, eksplorasi, jasa, dsb. Dan untuk itu, wajar sekali kalau dalam mengatur lalu-lintas finansial dan keuangannya, Nagari memiliki Bank Nagari. Dengan demikian, Bank Nagari itu tidak hanya ada di tingkat provinsi seperti yang ada sekarang, tetapi dia juga ada di setiap Nagari di seluruh Suma-tera Barat. Bank-bank Nagari ini tentu saja harus bersinergi pula dalam konteks Sumatera Barat sekurangnya.
Demikian juga dengan Nagari sebagai unit kesatuan keamanan. Saya melihat bahwa Dinas Kepolisian yang ada di Kecamatan sekarang sifatnya lebih berorientasi ke atas kepada jajarannya secara vertikal daripada ke bawah ke Nagari. Polisi biasanya tidak akan turun ke Nagari kalau tidak ada pengaduan atau keluhan keamanan di Nagari. Di Nagari sendiri, aspek keamanan Nagari, kecuali supervisi Polisi di Kecamatan yang sifatnya lebih superfisial itu, praktis adalah vakum.
Pada hal dahulu ada yang namanya Parik Paga dalam Nagari. Di samping Kerapatan Adat, ada yang namanya Duba-lang Nagari. Dubalang Nagari tidak ikut naik ke balairung, tetapi dia ada di bawah dan di selingkar Nagari, menjaga keamanan dalam Nagari. Para pemuda di Nagari berfungsi sebagai parik paga Nagari. Dan masalah keamanan dan keter-tiban Nagari ini tidak ada yang merengat keluar. Semua ditanggulangi sendiri dan diselesaikan sendiri. Hukum di Nagari tegak karena sanksi yang dilekatkan terhadap pelang-garan apapun umumnya adalah berat. Selain sanksi badan dan harta, yang paling berat dan biasanya tak tertanggungkan adalah hukuman moral yang dijatuhkan kepada yang bersalah. Misalnya, siapapun yang kedapatan berzina di nagari, jika kedapatan, diarak keliling kampung, dipermalukan dan dicibir-kan, digundul kepalanya, dan dilemparkan ke tebat, secara demonstratif beramai-ramai. Lalu diusir dan dibuang dari Nagari. Hukuman berat seperti ini sendirinya membikin orang jera, dan takut sekali akan berbuat salah dan melanggar kode etik yang ada di Nagari. Apalagi jika hukuman berat secara adat ini bertemu pula dengan hukuman berat secara agama yang bahkan tidak kurang pula beratnya, karena sanksinya bisa-bisa adalah nyawa itu sendiri.
Menciptakan konsep keamanan dan ketertiban masyara-kat dengan institusi paga nagari dan dubalang nagari, bagai-manapun, memerlukan wacana yang matang sendiri, yang untuk inipun diperlukan pemikiran konseptual yang serius. Bukankah kemari kita harus berpikir?
Dan semua ini adalah dalam rangka kita membidik Naga-ri ke depan dan ke masa depan. Yang diperlukan sekali lagi ada sinergi dan rasa kebersamaan kita ber-Nagari. Kitapun akan dicibirkan oleh orang luar manakalah eksperimen kita untuk kembali ke Nagari menemui kegagalan. Dan inipun adalah tantangan bagi kita ke depan. ***

0 Responses to “PROBLEMA DAN PROSPEK NAGARI KE DEPAN”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s





%d bloggers like this: