PENERAPAN SYARIAT ISLAM DAN TANTANGANNYA

SYARIAT, sebagaimana halnya dengan topik apapun yang kita angkatkan, selalu punya dua sisi dari mata uang permasalahan yang sama. Ada sisi ideal-normatifnya, dan ada sisi faktual-empirikalnya. Dari sisi ideal-normatifnya, kita merujuk kepada syariat sebagaimana yang diajarkan yang ber-sumber kepada rujukan-rujukan pokoknya: Al Qur`an, Al Hadith, pendapat dari para ulama, dsb. Sisi yang faktual dan empirikal merujuk kepada situasi bagaimana ajaran itu dipa-hami dan dipraktekkan dalam kenyataan sosiologis-empirikal-nya.
Tulisan ini tidak membicarakan tentang sisi yang ideal-normatifnya, tetapi pada sisi yang faktual-empirikalnya itu, khususnya seperti yang berlaku dalam masyarakat Islam di Indonesia. Dari segi sosiologi agama, di Indonesia ini lalu terdapat ada dua corak berfikir dan cara kehidupan beragama di kalangan masyarakat Islam, di mana yang satu bersifat sinkretik, dan yang satu lagi bersifat sintetik. Yang bersifat sinkretik menganggap bahwa semua agama itu adalah sama dan sama benarnya. Tinggal kita memilih mana yang lebih berkenan di hati masing-masing. Kitapun bisa menukar agama kita kapan kita mau tanpa ada yang merasa terusik. Kita juga bisa menggabung beberapa ajaran agama pada diri atau ma-syarakat yang sama. Dari segi pandang yang bersifat sinkretik ini, semua agama itu pada dasarnya adalah sama saja; Jawanya: Sedaya agami sami kemawon. Untuk itu yang diperlukan adalah sikap toleransi hidup bersama secara rukun dan damai, dan serasi. Agama adalah masalah pribadi yang tidak boleh dibawa-bawa ke tengah masyarakat, apalagi yang akan dijadikan sebagai landasan hukum, dipakai dalam kehidupan berpolitik, berekonomi, berbudaya, beradat, dsb. Agama, apalagi, tidak boleh dijadikan sumber konflik. Agama terlalu “suci” untuk dikotori oleh yang lain-lain itu.
Yang bersifat sintetik, sebaliknya. Antara agama dengan diri, dengan masyarakat, dengan politik, ekonomi, budaya, adat, dan apapun, menyatu bersintesis menjadi satu; sehingga dalam kesatu-paduannya itu tidak lagi bisa dilihat mana yang agama, mana yang adat, dsb itu. Agama dan adat, seperti diungkapkan dalam lidah orang Minang: berjalin berkelindan, bagai santan dan tengguli, atau bagai aur dan tebing, sandar menyandar, kuat-menguatkan. Dikatakan dalam ungkapan adatnya: Adat bersendi Syarak, Syarak bersendi Kitabullah. Syarak mengata, Adat memakai. Dan yang Kitabullah itu ada-lah Al Qur`an, sedang Syarak: Islam. Adat yang sesuai dengan Islam adalah adat islamiyah; adat yang tak sesuai, adat jahiliyah. Adat islamiyah dipakai, adat jahiliyah dibuang.
Dunia Melayu secara keseluruhannya masuk ke dalam kategori kedua ini: sintetikal, sementara Dunia Jawa secara keseluruhan pula masuk ke dalam kategori pertama: sinkre-tikal. Dunia Jawa yang sinkretikal terbagi lagi ke dalam yang abangan dan yang mutihan, atau yang kejawen dan yang santri. Yang abangan dan kejawen inilah yang relatif kental sinkretis-menya, sementara yang mutihan dan santri dalam pandangan keagamaannya lebih mirip ke cara pandang Dunia Melayu, yaitu sintetikal; walau unsur sinkretik dari kehidupan santri lebih terlihat pada manifestasi sosial-budayanya. Dalam masya-rakat Jawa, bahkan dalam satu trah atau keluarga saja, oleh karena itu, bisa dan biasa kita temukan ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang animis-Hindu-Budha, dsb, sementara yang Islam pun, seperti tadi, ada yang abangan, ada yang santri, ada yang kejawen, dsb.
Dalam Dunia Melayu, orang Melayu adalah orang Islam. Dia tidak lagi dianggap Melayu kalau dia murtad dan keluar dari Islam. Masyarakat akan gempar kalau ada dari warganya yang murtad atau dimurtadkan. Sebagai konsekuensinya dia dikucilkan. Dia tidak lagi dibawa sehilir-semudik dalam masya-rakat, dan dia dibuang sepanjang adat. Orang bukan Melayu yang masuk Islam dan tinggal bersama dalam lingkungan masyarakat Melayu, sebaliknya, akan diperlakukan sama seperti orang Melayu lainnya. Menjadi Islam karenanya berarti men-jadi Melayu bagi orang yang bukan Melayu di tengah-tengah masyarakat Melayu. Ada kecenderungan, bahkan, orang-orang muallaf dihargai berlebih dari warga biasa. Mereka dihormati.
Dalam masyarakat Melayu (yakni yang luas cakupannya terbentang sejak dari Aceh sampai ke Lampung di Sumatera, seluruh pesisir Kalimantan, seluruh Sulawesi kecuali Sulawesi Utara yang Kristen, lalu Maluku Utara dan NTB), karenanya, adat dan agama jalin berjalin. Kekecualiannya adalah di tanah Batak di mana dalam marga yang sama orang boleh berbeda agama dan diperlakukan oleh adat sebagai sama. Biasanya makin ke Utara makin kental Kristennya, dan makin ke Selatan makin kental Islamnya. Yang mempertemukan orang Batak adalah adatnya, walau agama berbeda. Orang Batak karenanya lebih menganut faham sinkretisme seperti di Jawa daripada sintetisme seperti di dunia Melayu lainnya. Konflik karena agama dalam masyarakat Batak oleh karena itu jarang terjadi. Pun di Ambon dan Maluku Selatan lainnya, sebelum konflik agama terjadi belakangan ini. Orang Ambon bersikap sama terhadap perbedaan agama seperti pada suku Batak. Ikatan “pela” sesama warga desa mempertemukan mereka, dan saling kerjasama, walau berbeda anutan agama. Seperti di Batak juga, perkawinan campuran antar agama, bagaimanapun, tidak terjadi. Ini yang membedakannya dengan di Jawa di mana perkawinan campuran bisa dan biasa terjadi, terutama di kalangan masyarakat abangan dan kelompok priyayinya.
Dahulu, di Dunia Melayu, yakni sebelum masuknya pen-jajahan Belanda di abad ke 16-17, syariat agama yang berjalin dengan adat itu berjalan secara lebih kurang komprehensif dalam kerajaan maupun kesultanan Melayu di mana-mana. Kerajaan ataupun kesultanan itu mengatur hal-hal yang ber-kaitan dengan perdata, pidana, perdagangan, dsb. Namun setelah Belanda menguasai seluruh kawasan tanah air ini, Belanda, bagaikan orang membelah betung, mengangkatkan yang satu dan memijak yang lainnya melalui politik divide et imperanya. Yang diangkatkan adalah adat, dan yang diinjak adalah syarak atau syariat Islam. Yang berlaku dengan syariat Islam hanyalah sejauh yang ada kaitannya dengan hukum matrimonial, yakni NTR (nikah, talak, rujuk) dan warisan. Itupun terbatas kepada harta pencaharian, sementara harta pusaka diatur oleh adat. Adat, oleh karena itu, lebih dominan dan lebih terpakai daripada syarak.
Selama tiga setengah abad di bawah penjajahan Belanda, maka hukum yang berlaku adalah hukum perdata dan pidana serta dagang untuk non-pribumi, dan hukum adat untuk pribumi. Lalu hukum Islam: yang berkaitan dengan urusan matrimonial dan warisan itu. Dan ini berlanjut sampai hari ini di mana hukum perdata, pidana dan dagang yang kita pakai sekarang untuk semua warga sesungguhnya berasal dari bentukan hukum di Belanda di zaman Napoleon menguasai Belanda di abad ke 18 di Eropah itu. Orientasinya adalah sekuler, yakni memisahkan antara agama dan negara.
Dengan demikian, setelah lebih setengah abad Indonesia merdeka sekarang ini, hukum-hukum yang berlaku masih hukum warisan Eropah yang berkaitan dengan perdata, pidana dan dagang di samping hukum tata negara, lalu hukum adat dan hukum Islam dalam pemakaiannya yang terbatas itu. Di Indonesia karenanya kita lihat, hukum yang berjalan tidak satu, tetapi berbagai dan beragam, dan dengan filosofi dan ideologi hukum yang juga berbeda-beda. Dengan lambang Garuda Pancasila, dan dengan logo: Bhinneka Tunggal Ika, maka di tingkat kenegaraan, filosofi dan ideologi hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini coraknya sesung-guhnya adalah juga sinkretik, seperti di Jawa, tidak sintetik seperti dalam budaya Melayu.
*
Sekarang mari kita tinjau gerak dan gejolak yang sekarang sedang berlaku di kalangan ummat Islam sendiri yang jumlahnya empat per lima dari jumlah penduduk Indonesia itu. Dari jumlah yang lk 83 %, atau sekitar 180-an juta dari 220-an juta penduduk itu, ternyata ummat Islam yang ingin mem-perjuangkan tegaknya syariat Islam di bumi Indonesia ini hanyalah kelompok kecil belaka. Dari segi daerahnya hanyalah beberapa saja yang ingin menerapkan syariat Islam itu. Ada Aceh, Sumbar dan Riau di Sumatera, ada Banten di Jawa, ada Kaltim di Kalimantan dan ada Sulsel dan Gorontalo di Sulawesi. Kecuali Aceh yang secara terang-terangan dan sekarang telah berhasil menjadikan syariat Islam berlaku secara utuh di daerah istimewa itu, daerah lain-lainnya yang disebutkan itu masih sedang menggeliat; ada yang suka ada yang tak suka, dan ada pula yang malu-malu kucing, separuh hati atau bahkan takut-takut, syariat Islam diterapkan di daerah bersangkutan masing-masing – walau sekarang sudah zaman otonomi daerah di masa reformasi ini, di mana mereka diberi peluang untuk mengatur diri sendiri ke dalam.
Di Sumatera, Riau pernah “mengancam” akan menerap-kan syariat Islam, tetapi itu hanya suara dari segelintir pemim-pinnya saja. Di Sumatera Barat, rakyat dan masyarakatnya sudah sepakat untuk kembali kepada pedoman hidup: ABS-SBK (Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah). Rakyat Sumbar menginginkan diterapkannya syariat Islam ber-sebelahan dengan hukum negara. Tetapi itupun baru sebatas ucapan verbalisme, belum terlihat dalam amal perbuatan yang tertuang ke dalam berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku dan diterapkan dalam masyarakat secara lebih komprehensif. Yang sudah dituangkanpun, seperti Perda Pekat (penyakit masyarakat), masih lekat di atas kertas, tanpa kelihatan realisasi penerapannya dalam masyarakat secara lebih sistematis dan bersungguh-sungguh. Sementara itu, ‘pekat’ seperti prostitusi, pornografi, pornoaksi, narkoba, judi gelap, yang selama ini nyaris tidak dikenal, sekarang malah merebak.
Di Kalimantan dan Sulawesi, yang menyuarakan diterap-kannya syariat Islam, baru Kaltim dan Sulsel. Kalsel, karena didominasi oleh parpol yang dahulu pernah berkuasa selama masa Orde Baru, yang cenderung sekuler, dan karena secara keagamaan lebih berorientasi kepada ormas keagamaan yang bersifat sinkretik yang berpusat di Jawa Timur, enggan ber-suara.
Di Jawa Barat, terutama di daerah Garut-Tasik Malaya dan bagian timur Jabar lainnya yang bekas wilayah pengaruh DI-TII, secara diam-diam tetapi terbuka dan didukung oleh semua lapisan masyarakat juga menerapkan syariat Islam yang dimulai di lapisan akarumput. Di Banten kelihatannya juga demikian walau belum dalam bentuk ekspresi yang terbuka. Banten, masyarakatnya, sampai saat ini belum terkonsolidasi, dan masih terbelah. Bagian rural-pedesaan rata-rata belum tercerahkan; masih hidup di alam kemarin; sedang bagian urban-perkotaan lebih berupa enklaf-enklaf dari masyarakat kota yang berorientasi ke ibukota metropolitan Jakarta.
Di Jawa Tengah dan Jawa Timur, kelihatan ada keeng-ganan dari ormas Islam terbesar Nahdlatul Ulama dan Mu-hammadiyah untuk menerapkan syariat Islam berlaku di NKRI ini kendati hanya bagi ummat Islam sekalipun. Para kiyahi NU telah memfatwakan bahwa Pancasila telah bersifat final – karenanya tidak ada pikiran “macem-macem” itu; sementara Muhammadiyah bahkan mempelopori berdirinya sebuah partai politik yang bersifat inklusif dan karenanya, per definisi, bukan partai Islam, walau juga bukan sekuler. Dalam unsur pimpinan partai tersebut duduklah uknum-uknum yang datang dari bermacam anutan agama, ada yang Kristen Pro-testan, Katolik, Buddha, di samping yang Islam. Dan tentu saja karenanya tidak ada terpasang niat untuk memperjuangkan tegaknya syariat Islam itu walau hanya untuk ummat Islam sekalipun. Sebagai dikemukakan oleh tokoh pendirinya, Amien Rais: kami tidak ingin memakaikan “baju sempit,” yang diarti-kan sebagai Islam dan syariat Islam. Sementara pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Syafii Maarif, pengganti Amien selaku Ketua Umum Muhammadiyah sekarang, walau secara asal-usul Syafii datang dari akar budaya yang sintetik.
Sebagai catatan sambil lalu saja: kalau saja Amien Rais istiqamah dengan perjuangan Islamnya, lalu mendirikan partai Islam berbasiskan Muhammadiyah, misalnya, mungkin saja bahwa dukungan dari ummat Islam di seluruh Indonesia akan lebih solid daripada yang sekarang ini. Sekarang ini Amien Rais hanya didukung oleh dua daerah berbasis Islam: Aceh dan Sumbar. Tapi ini tentu saja hanyalah semata dugaan hipoteti-kal, karena faktornya banyak, dan jumlah suara terbanyak ada di Jawa, dan orang Jawa karena cara berfikir yang sinkretik itu tidak menginginkan memperlakukan Islam berbeda dari yang lainnya, walau mereka adalah orang Islam sendiri.
Di forum MPR RI sendiri, karenanya, hanya ada dua partai Islam yang nyata-nyata secara terbuka memperjuangkan tegaknya syariat Islam, yakni PPP dan PBB. Kedua-dua partai ini lebih berorientasi Dunia Melayu yang sintetik daripada Dunia Jawa yang sinkretik. Dan memang, kedua partai ini lebih didukung dan lebih populer di luar Jawa daripada di Jawa. Selebihnya, apapun nama partai Islam yang ada di MPR RI itu, tidak berkeinginan dan takpun berselera untuk mem-perjuangkan tegaknya syariat Islam, walau hanya untuk orang Islam semata dalam wadah NKRI ini.
Bahkan juga tidak dari partai baru yang didirikan oleh anak-anak muda Islam terpelajar yang berbasiskan kampus perguruan tinggi itu. Mereka menganggap bahwa waktunya belum tepat untuk memperjuangkan tegaknya syariat Islam itu. Mereka beramsal, jamannya masih jaman awal Madinah yang diikat oleh traktat Madinah dengan kelompok-kelompok bukan Islam, yakni Yahudi dan Nasrani. Entah tepat amsal itu entah tidak. Karena di Indonesia sendiri, yang enggan mene-gakkan syariat Islam itu tidak kurangnya adalah juga kelompok Islam sendiri – sementara di Madinah tidak ada kelompok Islam yang menolaknya. Supaya tidak kehilangan muka sebagai partai Islam, mereka lalu muncul dengan versi amandemen fasal 28 UUD 1945 itu, yaitu dengan mengusulkan: “dengan kewajiban melaksanakan syariat agama bagi pemeluk agama masing-masing.”
Lagi-lagi, yang muncul adalah cara berfikir sinkretiknya untuk memuaskan semua fihak dan menjaga keserasian itu. Groginya mereka mendukung Amien Rais sehingga baru pada menit-menit terakhir, memperlihatkan betapa aspek taktik dan strategi dalam bermain politik bagi anak-anak muda terpelajar inipun lebih ditekankan dan diutamakan daripada menekankan pada memperjuangkan masalah prinsip secara terbuka dari awal-awal.
Begitu juga dengan PBB yang di forum MPR RI tegas-tegas mendukung dan bahkan memperjuangkan tegaknya syariat Islam, tetapi dalam pertarungan pemilu Capres dan Cawapres kemarin ini lebih memilih berkolaborasi dengan partai baru yang didominasi oleh unsur-unsur Kristen yang mencalonkan SBY-YK dan tidak kepada Amien Rais yang partainya walau bukan partai Islam tetapi sedikitnya memba-wakan aspirasi ummat Islam. Inkonsistensi cara berfikir seperti ini juga memperlihatkan bahwa pertimbangan pragmatik untuk kepentingan kursi dan lebih memilih ikut duduk dalam pemerintahan daripada di luar, dengan mendahulukan taktik dan strategi daripada prinsip, di kalangan partai-partai Islam sendiri kelihatan lebih mengedepan.
Alhasil, baik Amien maupun Hamzah Haz yang keli-hatannya tidak menyuarakan dalam kampanyenya untuk memperjuangkan tegaknya syariat Islam, jelas-jelas memperli-hatkan bahwa upaya ke arah tegaknya syariat Islam melalui jalur politik, bukan saja masih panjang tetapi bahkan makin menurun dan makin tidak bergairah – apalagi jika dibanding-kan dengan perjuangan ummat dalam rangka menegakkan syariat Islam secara bernegara dalam tahun 1950-an di zaman demokrasi liberal.
*
Ini semua, seperti dikatakan oleh Azzyumardi Azra, adalah fakta sosiologis yang memang tidak bisa dibantah. Perjuangan menegakkan syariat Islam melalui jalur politik atas dasar demokrasi ala Barat seperti yang ditempuh selama ini, yakni keputusan tidak diambil dengan melihat siapa yang benar, tetapi siapa yang kuat yang menguasai suara mayoritas, ternyata kandas dan tidak menuai hasil. Mayoritas ummat ternyata tidak mendukung atas penerapan syariat Islam walau untuk ummat Islam sendiri. Persoalannya, bukan saja ummat Islam menghadapi kelompok minoritas non-Islam yang tertata rapi dan berdisiplin tinggi dan dengan semangat berkorban yang sangat tinggi, tetapi tak kurangnya mereka berhadapan dengan kelompok ummat sendiri, yang dalam pandangan hidup dan pandangan politik mereka, mereka tidak melihat perlunya syariat Islam ditegakkan, jangankan hendak menegak-kan negara Islam. Apalagi mereka juga terpecah-belah, di mana persatuan bagi mereka sesama ummat ini adalah sesuatu yang sangat sulit dan sangat mahal sekali harganya untuk bisa diterapkan. Mereka terkelompok ke dalam firkah-firkah yang banyak sekali.
Faham sinkretisme dan cara berfikir sekuler kelihatannya lebih dominan terutama di kalangan elit mereka; sementara kesadaran rata-rata ummat akan perlunya ditegakkan syariat Islam ini relatif masih rendah. Pandangan politik mereka kelihatannya rata-rata masih sebatas tuntutan perut dan kebu-tuhan pokok lainnya semata. Pembangunan lebih diartikan dalam arti fisik, sementara pembangunan mental dan spiritual diabaikan. Demikianlah kalau kelompok ummat selama ini tidak biasa berfikir luas dan jauh ke depan dan mandiri. Kebanyakan mereka masih berfikir sebagai “kawula” yang nunut ketimbang warga negara yang merdeka. Mereka secara fanatik menggantungkan diri kepada pemimpin yang mereka ikuti dalam hubungan patron-klien yang membelit secara melembaga dan membudaya. Budaya yang mereka anut tidak memungkinkan mereka untuk bersikap mandiri dan memiliki jatidiri sendiri.
*
Faktor penentu lainnya yang juga jadi tantangan dan sekaligus kendala, berkaitan dengan sistem pendidikan yang dianut selama ini yang sifatnya adalah dualistik dan dikotomik. Masih sejak zaman kolonial dahulu, pelajaran agama telah dipisahkan dari pelajaran umum. Kedua-duanya berjalan paralel bagaikan rel keretaapi yang tidak pernah bertemu. Baru belakangan ada upaya untuk saling memasuki dan isi mengisi secara lebih terintegrasi. Tetapi ini terutama baru di sekolah-sekolah agama yang cenderung menjurus ke arah yang bersifat terpadu antara yang umum dan yang agama itu. Di jalur sekolah-sekolah umum, pemberian pelajaran agama baru sebatas aspek kognitif-akademiknya, dalam wujud mata pela-jaran agama, tetapi tidak terintegrasi ke dalam matapelajaran-mata pelajaran lainnya dan tidak pula terwujud secara affektif dan psiko-motorik dalam bentuk perilaku, akhlak dan budi pekerti serta disiplin sekolah. Akibatnya, sejak dulu, mata-pelajaran agama di sekolah-sekolah umum cenderung dileceh-kan. Tidak saja murid dan guru serta sekolah dan orang tua murid serta masyarakatpun yang melecehkan, bahkan juga terbawa dalam sistem kurikulum di mana matapelajaran agama nilainya hanyalah pelengkap dan tidak menentukan. Yang tidak terasa dalam sistem pendidikan kita itu adalah roh agama itu sendiri yang sifatnya menjiwai dan memberi warna serta yang membentuk perilaku dan jatidiri itu.
Pelecehan terhadap agama dan kehidupan beragama di lingkungan pendidikan dan sekolah ini sendirinya membawa dampak negatif langsung kepada sikap terhadap penerapan syariat Islam berlaku dalam masyarakat. Bias agama dan bias tegaknya syariat Islam di tengah-tengah masyarakat telah ada dan ditanamkan melalui jalur pendidikan formal ini sejak rak-yat Indonesia mengenal sistem pendidikan formal di sekolah.
Begitu di sekolah, begitu pula dalam masyarakat, dan dalam rumah tangga khususnya. Dalam masyarakat, dan dalam rumah tangga, jarang ada wacana yang mau menerapkan syariat Islam itu di luar dari jalur matrimonial dan upacara-upacara keagamaan dalam lingkaran hidup (life cycle) dari kela-hiran sampai kematian itu. Orang tidak pernah berfikir bagai-mana mengatur tata kehidupan itu secara lebih islami atau bahkan syar’i. Semua berputar sendiri yang dikendalikan oleh tradisi, oleh adat, yang berlaku secara turun temurun. Di dalamnya kita lihatlah percampur-adukan antara berbagai unsur agama dan budaya, dari yang animistik yang digorek-gorek kembali dari perbendaharaan budaya lama masa silam sampai ke yang paling mutakhir sekalipun dari dunia budaya masa kini yang bersifat sensual, hedonistik dan materialistik yang bernuansa global. Budaya global ini masuknya tanpa bendung dan tanpa filter sama sekali melalui berbagai canel budaya; khususnya melalui media massa cetak dan elektronik yang tembus jarak, tembus waktu dan tembus pandang. Semua gejala itu telah makin menjauhkan ummat Islam dari ajaran syar’i Islam yang berorientasi sebaliknya.
Dalam keluarga rata-rata ummat Islam sekarang ini, di manapun juga, jarang terjadi komunikasi dua arah antara orang tua dan anak, yakni dalam rangka proses transformasi nilai-nilai dan pemahaman kehidupan yang islami, walau, kadang, dalam rumah keluarga santri sekalipun. Dengan mengirimkan anak ke sekolah dan mengaji ke surau di sore harinya, dikira mereka telah menyekolah dan mendidik anak mereka – pada hal, yang mereka dapatkan di sekolah dan di surau itu, seperti tadi, hanyalah pembelajaran secara kognitif, dan tidak pendi-dikan secara afektif dan psikomotorik itu.
Rumah, bagi anak-anak, tidak lagi sebagai tempat untuk pendidikan dalam keluarga, tetapi semata tempat untuk mem-beri mereka tempat berteduh, tempat mereka diberi makan dan pakaian dan perlindungan. Yang hilang dalam rumah tangga itu adalah affeksi dan psikomotor yang justeru sangat diperlukan dalam proses transformasi nilai-nilai budaya dan agama itu.
Situasi alienasi dari transformasi nilai-nilai budaya dan agama yang cukup parah, nampaknya ada di tingkat menengah ke atas, khususnya pada keluarga elit yang afluen, yakni, yang harta kekayaannya melimpah ruah, dan entah dari manapun datangnya, dalam mengejar kesenangan duniawi yang hedonis-tik. Sementara di ujung yang lain, alienasi yang sama ditemu-kan pada keluarga miskin yang tidak lagi mampu mengurus anak dan dirinya sendiri.
Kedua kelompok dari lapisan yang berbeda inilah anak-anak mereka menjadi sasaran bidik kristenisasi yang sekarang berjalan semakin intensif. Di lapisan atas mereka lebih tertarik memasukkan anak-anak mereka ke sekolah-sekolah Kristen, walau dengan ongkos mahal, yang mutunya memang lebih bagus, lebih berdisiplin, dan lebih bergensi. Ada kebanggaan tersendiri untuk bisa memasuki sekolah-sekolah Kristen itu. Melalui jalur inilah bagian besar dari anak-anak Cina dari keluarga Konghuchu masuk Kristen, di samping anak-anak dari keluarga elit Indonesia lainnya.
Di lapisan bawah, karena kemiskinan yang menerpa, mereka menjadi sasaran utama bagi upaya pemurtadan kris-tenisasi. Benarlah seperti yang diungkapkan: antara kefakiran dan kekafiran garis pemisahnya tipis sekali. Bagian besar dari membengkaknya statistik penduduk yang Kristen – dari hanya sekitar 3-5 % sebelum kemerdekaan menjadi sekitar 17 % sekarang ini – terutama datang dari kelompok dan lapisan kesrakat ini, terutama di Jawa. Target mereka: 50 % sampai pertengahan abad ke 21 ini. Dari kelompok yang telah berpindah agama ini banyak-banyak dimasukkan ke dalam program transmigrasi, sehingga pembengkakan jumlah trans-migran yang Kristen di perkampungan baru mereka sesung-guhnya berasal dari mereka yang masuk dengan KTP Islam.
Yang relatif agak selamat adalah kelompok keluarga di tingkat menengah, yang tidak miskin dan tidak pula kaya berle-bih. Anak-anak mereka bukan hanya terlindungi, tetapi juga terajari dan terdidik. Tetapi untuk ukuran sekarang ini, berapa betul jumlahnya dalam totalitas keluarga secara keseluruhan.
Yang menjadi masalah adalah bahwa keluarga, sebagai wadah utama bagi proses pentransformasian nilai-nilai budaya dan agama kepada anak-anak dan keturunan selanjutnya, bu-kan saja sudah kebobolan, dan diserang dari mana-mana, tetapi juga, sudah diambil alih oleh wadah-wadah yang lainnya yang tersedia dalam masyarakat sekarang ini yang orientasinya lebih banyak menjauhkan ketimbang mendekatkan anak kepada ajaran budaya dan agama yang islami itu. Pada hal, rumah, rumah tangga dan keluarga, adalah basis dan titik berangkat dari proses pembelajaran dan pendidikan serta pembinaan bagi generasi penerus yang kepada merekalah nilai-nilai itu dipindahkan dan ditransformasikan; termasuk, dalam hal ini, proses pengamalan ajaran-ajaran syar’i di semua bidang dan manisfestasi kehidupan. Penekanan terhadap proses pem-belajaran dan pendidikan di rumah tangga dan di sekolah inilah lalu terbentuknya generasi penerus yang apakah akan responsif dan menjadi tulang punggung utama bagi tegaknya syariat Islam itu, atau sebaliknya, di mana mereka pula yang akan menjadi pembangkang utama bagi tegaknya syariat Islam yang berlaku secara spiral, dari rumah tangga, ke sekolah, ke masyarakat, dan ke negara secara keseluruhan.
*
Bagaimanapun, resep-resep qurani dan haditsi yang bersi-fat ideal-normatif tersebut tetap saja potensial dan merupakan bahagian dari filosofi hidup dari masyarakat Muslim di manapun. Secara didaktik Islam mengajarkan bahwa semua itu bisa diterapkan dan dimulai dari diri sendiri (ibda` bi nafsik), dari yang kecil-kecil dalam rumah tangga, ke yang besar-besar dalam masyarakat dan negara. Yang kurang terlihat selama ini bukanlah tuntunan ajaran, tetapi praktek pengamalannya, melalui bimbingan dan suri tauladan dan sosialisasi dalam praktek kehidupan hari-hari. Masyarakat ummat sekarang ini kelihatannya kehilangan bimbingan dan arahan di samping kontrol dan sanksi yang berlaku efektif. Sementara, di sisi lain, ummat Islampun dicekoki oleh berbagai unsur budaya yang hakikatnya tidak sejalan, bahkan bertentangan, dengan ajaran dan tuntunan agama itu. Mereka pertama-tama dihadapkan kepada unsur-unsur budaya primordial nenek-moyang yang masih berorientasi animistik, pantheistik, dan sinkretik, yang menganggap semua agama sebagai sama, dengan dalih: yang pokok hati. Apa arti shalat, puasa, mengaji, dan naik haji, kalau hati tidak bersih. Sementara untuk mencapai hati yang bersih tidak perlu lewat agama yang formal, tetapi juga bisa lewat samadi, tirakat, eling, dsb.
Kedua, ummat Islam, sebagaimana yang lain-lainnya, di-hadapkan pula pada tantangan dan ancaman yang bersifat eksternal dari wabah globalisasi sekarang ini yang arahnya makin menjauhkan mereka dari tuntunan agama itu. Ada banyak penyakit masyarakat yang tadinya tidak dikenal, sekarang dikenal, dan bahkan menjadi bahagian dari kehi-dupan ummat, terutama anak-anak muda mereka; apakah itu namanya narkoba, psikotropika, pornografi, pornoaksi, entah apa lagi, di samping penyakit-penyakit kronik lainnya yang sejak dahulu telah juga menjadi bahagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat sendiri, yaitu yang namanya di Jawa mo-limo itu.
Ketiga, tentu saja, suasana politik masa kini di tanah air sendiri yang alergi terhadap yang berbau agama, kecuali hanya sebatas pengakuan iman dan taqwa di atas kertas atawa di bibir semata, tanda kita orang berpancasila, tetapi tanpa mau dan perlu dijabarkan dalam pengamalannya secara lebih terarah dan terprogram. Pancasila, karena sifatnya yang sinkretik itu, memang tidak mungkin dijabarkan, karena setiap upaya penja-baran berarti transgresi terhadap akidah dan syari’ah agama-agama yang ada masing-masing. Silahkan menterjemahkannya ke dalam anutan agama dan kepercayaan masing-masing itu. Pancasila akan kehilangan magi dan kharismanya manakala dijabarkan. Inilah antara lain dilema dari Pancasila yang telah dijadikan dan difungsikan sebagai “agama negara” itu. Dan dalam rangka ini, kiyahi NU di Jawa Timur menyatakan bahwa Pancasila sudah final. Sementara Gus Dur dalam ceramahnya yang menghebohkan di muka jamaah Kristen di Senayan, yang dia dikatakan telah dibaptis — pada hal tidak –, mengatakan: antara agama dan politik perlu dan harus dipisah. Tidak mung-kin di negara Pancasila ini ada agama yang diakui negara, ada yang tidak. Semua harus sama dan setara. Dan ini diulanginya lagi kemarin ini dalam pertemuannya dengan SBY: jauhkan politik dari campur-tangan agama.
*
Dengan mempergunakan kacamata sosiologi agama se-perti yang dicobakan di sini, yakni dengan melihat permasalah-an penerapan syariat Islam itu sebagaimana adanya – bukan sebagaimana mestinya — nampaknya memang masih jauh panggang dari api. Apalagi hendak menerapkan syariat Islam di bumi Indonesia ini dalam berbagai aspek penerapannya, baik yang bertingkat-tingkat secara vertikal dan spiral dari diri, keluarga, masyarakat dan negara, maupun yang berlapis ke samping secara horizontal dalam berbagai sektor kehidupan: politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dsb. Namun, di celah-celah itu kita melihat ada upaya-upaya yang cukup meng-gembirakan, dan menjanjikan. Terlihat ada geliat di masing-masing sektor dan lapisan kehidupan itu, baik di sektor pendidikan, ekonomi, politik, dsb itu, walau sifatnya sejauh ini masih sektoral dan pada tahap awal.
Di sektor pendidikan, seperti di atas, ada upaya dan kemauan yang makin keras dan cukup sistematis, khususnya di tingkat elit pemikir, untuk merumuskan sistem pendidikan yang integral yang bernafaskan Islam, di mana ujungnya adalah diterapkannya akidah dan syariah secara lebih terpadu itu. Di lapisan akarumput sendiri bermunculan gerakan-gerakan kaum muda terpelajar berbasiskan perguruan tinggi mulai menerap-kan di lingkungan mereka sendiri ajaran agama – aqidah wa syari’ah – yang lebih islami dan terpadu itu, yang mereka mulai dari diri dan kelompok mereka sendiri dan bergerak secara berharakah ke berbagai penjuru.
Di sektor ekonomi terlihat ada upaya dan kemauan yang lebih bersungguh-sungguh dari elit pemikir dan dengan kerjasama dengan para pengusaha muslim untuk menerapkan sistem ekonomi syariah bagihasil dan non-ribawi. Tak pernah terbayangkan sebelumnya jika sistem perbankan Islam bisa diterapkan dan secara hangat diterima oleh masyarakat per-ekonomian dan perdagangan dalam waktu yang relatif singkat, sehingga sekarang bukan hanya yang swasta, seperti Bank Muamalat, yang bank-bank pemerintahpun bermunculan bagian syariatnya. Walau masih dualistik sifatnya, di mana sistem perbankan umum yang ribawi bersebelahan dengan sistem perbankan yang syariati non-ribawi itu, tetapi sudah dimulai. Malah fenomena yang tidak kurang menariknya, bank-bank swasta non-muslim Cina sekalipun yang sesung-guhnya mendominasi sistem finansial perkreditan dan perda-gangan di Indonesia ini mulai pula membuka cabang per-bankan syariatnya. Hal yang sama bahkan telah didahului di luar negeri, di Eropah dan di Amerika, di mana sistem perbankan dan perdagangan Islam dengan prinsip bagihasil dan non-ribawi mulai diterapkan bersebelahan dengan sistem perbankan dan perdagangan yang konvensional-kapitalistik-ribawi.
Hanya di sektor politik yang perjuangan ummat dalam upaya menerapkan syariat Islam melalui jalur legislatif, ekse-kutif dan yudikatif yang masih alot dan terseot-seot, yang kadang, daripada maju surut yang lebih. Sementara di tengah-tengah masyarakat sendiri, suara yang terdengar dalam rangka penerapan syariat Islam ini secara terstruktur dan terlembaga hanyalah sayup-sayup sampai, antara kedengaran dengan tiada. Konsep penerapannya itupun masih beredar dari seminar ke seminar, dan dari wacana ke wacana. ***

0 Responses to “PENERAPAN SYARIAT ISLAM DAN TANTANGANNYA”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s





%d bloggers like this: