TERIMA KASIH RAKYAT SUMBAR DAN LANGKAH KE DEPAN KITA

DENGAN telah diumumkannya secara nasional calon-calon yang terpilih untuk duduk di Dewan Perwa-kilan Daerah (DPD) dari setiap Provinsi di Indonesia ini, di mana saya termasuk ke dalamnya mewakili daerah Sumbar bersama dengan tiga calon terpilih yang lainnya (Irman Gusman, Zairin Kasim, Afdal) saya pertama-tama ingin menyampaikan terima kasih saya kepada rakyat Sumbar yang telah memilih saya untuk duduk di DPD tersebut.
Bagi saya hal itu bukan hanya sebuah penghormatan tetapi sekaligus adalah juga amanah yang dipikulkan ke pundak saya untuk memperjuangkan aspirasi dan keinginan rakyat Sumbar di forum nasional yang baru dibentuk tersebut. Sem-bari mengharapkan ma’unah dan hidayah dari Allah swt, kita memang perlu memanfaatkan lembaga baru DPD tersebut yang bersebelahan dengan DPR di tingkat pusat untuk mem-perjuangkan kepentingan daerah yang selama ini cenderung terabaikan.
Selama ini suara dan keinginan dari rakyat di daerah-daerah memang kurang tersalurkan, sehingga komunikasi antara pusat dan daerah, di samping antara sesama daerah, kurang nyambung dan karenanya miskomunikasi juga sering terjadi. Melalui lembaga baru DPD ini kita mengharapkan komunikasi atas-bawah secara timbal balik dan samping-me-nyamping secara multi-arah dan multi-dimensional akan berja-lan dengan lancar dan berkesinambungan.
Dengan lembaga baru DPD yang idealnya identik dengan Senat ini maka secara struktural kenegaraan lembaga legislatif kita di tingkat nasional telah berubah, dari yang tadinya meng-anut sistem uni-kameral (satu kamar), sekarang menjadi bi-kameral (dua kamar). Sistem bikameral ini memang lebih cocok untuk negara-negara besar dengan cakupan wilayah yang begitu luas dan jumlah penduduk yang begitu banyak, di samping latar-belakang budaya yang begitu beragam dan kom-pleks, seperti Indonesia ini. Praktis tidak ada negara-negara besar yang bercorak demokratik di dunia ini yang tidak memiliki sistem bikameral dan bahkan federal. Ambillah Ame-rika, Kanada, Australia, India, Jerman, Jepang, dan bahkan Malaysia sekalipun; semua bercorak bikameral dan federal. Dalam kenyataannya, negara-negara demokratik berukuran besar yang bercorak bikameral dan federal ini jauh lebih kokoh dan lebih stabil, di mana hukum jalan, demokrasi jalan, hak asasi serta kesamaan hak berlaku secara efektif, dan kepenting-an rakyat serta pembangunan di daerah-daerah terperhatikan.
Dengan sistem pemerintahan federal, atau sedikitnya otonomi yang diberikan kepada daerah-daerah, tugas dan tanggung-jawab yang tadinya sebagian besar dipikul oleh pusat, sekarang diserahkan ke daerah. Logikanya, bukankah daerah yang jauh lebih mengetahui dan menguasai persoalan di daerahnya daripada pusat? Dengan otonomi yang diberikan kepada daerah maka daerah akan bisa lebih aktif, kreatif, dina-mis dan sekaligus proaktif. Daerah tidak lagi bersifat menung-gu tetapi mencari dan mengupayakan sendiri serta bekerjasama dengan yang lain-lainnya secara multi-level.
Saya melihat, ada dua agenda pokok yang segera harus ditangani oleh DPD begitu DPD mulai berfungsi. Pertama mengangkatkan kerancuan struktural yang ada pada tubuh DPD itu sendiri seperti yang digariskan sekarang ini. DPD dalam mengambil keputusan-keputusannya ternyata tidak bisa memutus sendiri, seperti DPR, tetapi harus melalui DPR, sehingga bikameralisme dalam arti yang sesungguhnya tidak tercermin dalam tatanan seperti itu.
Kedua, kita melalui DPD ini juga perlu memperjuangkan otonomi daerah yang seluas-luasnya yang juga berlaku tidak hanya di tingkat kabupaten dan kota tetapi juga untuk tingkat Provinsi. Provinsi, sebagai kita tahu, justeru adalah unit kesatu-an daerah yang riel sifatnya, baik administratif-teritorial mau-pun sosial-ekonomi dan sosio-kultural. Selama ini pusat yang cenderung berpikiran sentralistik dan otokratik-feodalistik, dan yang juga dengan gaya hirarkik top-down ala militer, sungkan memberikan otonomi kepada provinsi, dan hanya kepada ka-bupaten dan kota. Mereka takut, kalau otonomi juga diberikan kepada daerah provinsi, maka bisa saja terjadi daerah provinsi akan salah tingkah yang lalu menuntut yang lebih jauh lagi: melepaskan diri! Oleh karena itu, provinsi harus tetap di bawah kendali dan merupakan perpanjangan tangan dari pusat, dan adalah bahagian dari pusat. Yang diberikan hanyalah wewenang “dekonsentrasi,” dalam arti, tugas-tugas yang sela-ma ini dilakukan oleh pusat sekarang dilakukan oleh provinsi atas nama pusat, tetapi tanpa hak otonomi. Namun untuk wewenang dekonsentrasi inipun sampai saat ini Peraturan Pelaksanaannya yang dituntut adanya oleh UU Otonomi Daerah No. 22 dan 25 th 1999 belum juga keluar. Oleh karenanya, justeru dengan diberikannya otonomi ke kabupaten dan kota dan tidak kepada provinsi ini kesemrawutan di daerah muncul dan koordinasi antara kabupaten dan kota dengan provinsi praktis di daerah tidak jalan.
Cara berpikir yang monilitik dan takut dengan bayang-bayang sendiri ini jelas adalah refleksi dari cara berfikir feoda-listik dan totaliter peninggalan masa lalu. Ke depan, melalui perjuangan di DPD ini, oleh karena itu, otonomi seluas-luasnya juga harus diberikan kepada daerah provinsi di sam-ping kepada kabupaten dan kota yang telah ada itu. Tujuannya tidak lain adalah, seperti yang kita lihat di negara-negara besar itu, untuk efisiensi, efektivitas, dan sekaligus keutuhan dan integritas bangsa dan negara dalam pengertian yang moderen dengan perspektif yang jauh ke depan.
Di sisi lain, sebagaimana yang saya canangkan pada kampanye-kampanye saya selama Pemilu 2004 yl, masa depan Indonesia dan daerah-daerah tidak lagi bisa diandalkan hanya ke darat, tetapi terutama adalah ke laut; apatah lagi negara kita ini adalah negara kelautan dengan pulau-pulau yang belasan ribu banyaknya yang bertaburan bagai untaian manikam di sepanjang gugusan khatul-istiwa di kawasan Asia Tenggara ini. Orientasi ekonomi yang semata agraris dan daratan seperti di masa lalu sudah harus ditinggalkan. Masa depan Indonesia lebih terletak di laut dan pada kekayaan serta potensi SDA kelautan itu. Dengan tingkat teknologi kelautan yang disesuai-kan dengan tuntutan sekarang, mestinya orang Indonesialah yang merajai laut di kepulauan kita ini. Sekarang, sebaliknya, laut kita dengan segala potensi yang ada padanya justeru dikuasai oleh pihak luar. Armada-armada perikanan mereka leluasa dan lalu lalang di perairan Indonesia sendiri. Yang kita dengan para nelayan tradisional kita masih saja hidup dan bergelut dengan teknologi kelautan yang masih sangat seder-hana. Akibatnya, nelayan kita rata-rata berada di lapisan terba-wah dari piramida sosial-ekonomi bangsa, di bawah dari rata-rata petani yang juga masih berfikir kemarin dengan teknologi kemarin pula.
Karenanya, wajarlah, jika orientasi ke depan kita adalah laut. Dan laut. Dan karenanya, wajar jika melalui perjuangan di DPD ini nasib para nelayan kita perhatikan dan kita tingkatkan. Alat-alat penangkapan ikan yang sudah arkaik dan sederhana itu kita tingkatkan dengan mulai membangun arma-da-armada perikanan ke laut lepas di samping juga memba-ngun pelabuhan perikanan, sentra pemrosesan dan pemasaran-nya sekali. Anak-anak nelayan yang selama ini tidak tersentuh oleh layanan pendidikan dan kesehatan yang memadai sudah waktunya untuk diberikan perhatian yang lebih besar. Dari merekalah nanti diharapkan tenaga-tenaga pelaut dan penang-kap ikan di laut direkrut.
Sumatera Barat beruntung punya garis pantai yang cukup panjang dan gugusan kepulauan Mentawai ke baratnya yang berada di hamparan lautan besar yang berhadapan dengan pantai timur Afrika dan pantai negara-negara Arab dan India-Pakistan-Bangladesh-Srilangka di Asia. Masa depan Indonesia dan bahkan Afrika dan Asia akan banyak ditentukan oleh Lautan bersama yang di peta dunia namanya Lautan India ini.
Laut, darat dan sumberdaya alam (SDA) lainnya yang dimiliki oleh Sumatera Barat ini, bagaimanapun, baru akan ada artinya jika sumberdaya manusia (SDM) dan sumberdaya budaya (SDB)nya dibangun. Kita telah melihat dan mengalami sendiri betapa rapuhnya SDM dan SDB yang kita miliki di Sumbar sekarang ini. Dengan SDM dan SDB yang melorot seperti sekarang ini Sumbar tidak mungkin dibangun. Sumbar ke depan hanya bisa dibangun dengan SDM dan SDB yang dapat diandalkan dan kualitasnya ditingkatkan. Dan ini hanya bisa dilakukan dengan tingkat kesadaran yang tinggi dan kerja keras kita bersama yang bersinergi.
Erosi intelektual dan kultural yang kita alami di daerah kita sekarang ini harus secepatnya kita hentikan. Dan secepat-nya kita balikkan kembali untuk kembali menjadi aset daerah dan aset nasional kita. Sumatera Barat hanya bisa diselamatkan dengan potensi SDM dan SDB yang bisa diandalkan! Dan ini adalah kerja besar kita ke depan yang hanya bisa digarap secara bersama-sama dan dengan sekuat tenaga. ***

0 Responses to “TERIMA KASIH RAKYAT SUMBAR DAN LANGKAH KE DEPAN KITA”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s





%d bloggers like this: