PROSPEK OTONOMI DAERAH

Center for Southeast Asian Studies, University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, USA. Selasa, 3 Feb 2004

KORESPONDEN Harian Padang Ekspres untuk Payakumbuh dan Lima Puluh Kota, Jonres Marianto, meminta saya, per email, menuangkan pendapat saya mengenai prospek masa depan dari Otonomi Daerah yang sudah berjalan sejak beberapa tahun ini di seluruh daerah di Indonesia.
Tentang Otoda itu, saya bilang: It’s great! Hebat! Bukankah Otoda ini yang kita impikan selama ini sejak kita mulai merdeka tahun 1945 dulu? Bukankah karena ini pula lalu berbagai pemberontakan daerah muncul, di Sumatera dengan GAM di Aceh, PRRI di Sumatera Tengah, Permesta di Sulawesi, DI-TII di Jawa Barat, dan macam-macam di tempat lain-lainnya pula? Salah satu dari cita-cita kemerdekaan kita ini adalah justeru Otonomi Daerah ini di mana daerah-daerah mempunyai hak dan wewenang untuk mengatur diri sendiri dan daerah sendiri. Siapa lagi yang lebih tahu tentang daerahnya kecuali rakyat dari daerah itu sendiri? Makanya setiap upaya sentralisasi dan konsentrasi kekuasaan ke pusat, apalagi ke tangan orang seorang seperti selama masa Orde Baru, dalam batin selalu ditantang oleh daerah-daerah, walau zahirnya terpaksa menurut karena kekuasaan absolut dengan dukungan militer ada di tangan Suharto.
Bahwa ada kebablasan dan tersorong langkah atau lain-lainnya dalam masa percobaan ini sangat bisa dipahami, akibat cukup lamanya kita di bawah rezim otoriter Orde Baru. Walau sistem pemerintah sudah berubah, tapi mental pejabat tidak segera berubah. Apalagi kebanyakan dari yang duduk di eksekutif, di legislatif maupun di yudikatif dan kepolisian maupun ketentaraan sendiri masih orang itu-itu juga. Diperlukan memang pergantian generasi agar Otoda ini bisa berjalan lebih mulus.
Masalah kita jelas adalah pada sikap mental dan etika berpemerintahan dengan kepribadian yang bersih ketimbang perubahan sistem dan struktur pemerintahan itu semata. Bayangkan, untuk ukuran tingkat kabupaten dan kota saja, berbeda banyak sekali antara walikota dan bupati yang bersih dan bermoral tinggi dengan yang tidak. Dan lihatlah, betapa reaksi rakyat dan masyarakat terhadap penyelewengan dan penyalah-gunaan wewenang yang dilakukan oleh para anggota DPRD kita di propinsi maupun di kota dan kabupaten. Walau rakyat tidak bisa menukilkannya dalam bahasa lisan maupun tulisan, tapi mereka bisa merasakannya. Mereka mengikuti terus, dan malah mempergunjingkannya. Pejabat dan para wakil rakyat yang kecudiran berbuat salah, cepat ketahuan, dan rakyat tahu dan merasakan itu semua. Apalagi semua itu dibantu pula mengungkapkannya oleh pers dan LSM-LSM yang kritis.
Ini semua harus ada akhirnya untuk menuju ke arah pemerntahan daerah yang lebih bersih dan stabil, dinamis dan berwibawa serta didukung oleh rakyat dan masyarakat. Syaratnya hanya dua saja: pejabat dan wakil rakyat yang bersih hatinya dan berupaya menegakkan rule of law. Kelemahan apapun yang kita miliki di samping itu bisa diperbaiki dan ditingkatkan kemampuannya dalam berproses.
Saya melihat, untuk masa ke depan, kita di Sumatera Barat menyadari sekali keterbatasan kita di semua hal, baik SDA maupun SDM sendiri. Walau hutan kita sudah rusak berat, dan pantaipun rusak, tapi laut lepas masih di hadapan kita. Tidak kurang dari seribu km panjang pantai Sumbar yang masih menganga yang harus kita usahakan pemanfaatannya, yang jika perlu dengan bekerjasama dengan negara-negara maritim penangkap ikan di laut lepas, seperti dengan negara-negara Skandinavia, Jerman, Jepang, Korea, Malaysia, atau apapun. Jurus-jurus diplomatik ke arah itu sudah harus dimulai dan dimainkan dari sekarang.
Harapan utama kita dengan masa depan Sumbar adalah pada bidang teknologi jasa, termasuk pariwisata, dan pendidikan. Ra sanya kita sudah sepakat dengan itu. Tinggal perencanaan dan pengelolaan yang efektif dan efisien.
Dengan pariwisata, kita punya keindahan alam yang menawan yang orang juga suka datang melihatnya. Cuma selama ini segi pengelolaannya yang belum tertangani dengan baik. Kita juga perlu menciptakan pasar-pasar kesenian dan pertunjukan kesenian yang diolah khusus untuk turis. Semua itu, bagaimanapun, tak boleh keluar dari rambu-rambu ABS-SBK. Oleh karena itu diperlukan sekali upaya pemberantasan “pekat” – penyakit masyarakat – secara tuntas dengan sanksi berat tanpa pandang-bulu, dan menjadi tugas dari setiap unsur yang berkepentingan dengan itu. Semua itu tidak akan jalan manakala pihak aparat masih bermuka dua; di satu sisi membasmi, tapi di sisi lain, melindungi.
Di bidang pendidikan, ini krusial sekali. Kita selama ini telah jauh menyimpang dari pola pendidikan terpadu yang dulu biasa diberikan kepada anak-anak dan anak-anak muda kita. Kita lalu mengartikan pendidikan dalam arti yang sempit, yaitu pengajaran, dan pengajaran di sekolah semata. Dan kitapun sebagai orang tua mau pula menyerahkan bulat-bulat anak kita kepada sekolah, sementara sekolah justeru telah menjadi pusat indoktrinasi pencu-cian otak untuk menjadi manusia Indonesia berasas tunggal seperti yang diimpikan oleh pemerintah pusat di bawah rezim Suharto itu.
Pendidikan di Sumatera Barat harus kembali kepada kekuatan semula, yaitu kombinasi yang harmonis antara pendidikan otak (intelektual, IQ), rasa (emosional, EQ) dan rohani (spritual, SQ), untuk mempersiapkan manusia yang utuh dan tangguh. Beberapa pesantren dan madrasah di Sumbar, termasuk Pesantren Prof Hamka, Thawalib Parabek, Padang Panjang, Padang Jopang, Ma’had Islami Payakumbuh, Madrasah Tarbiyah Candung, dsb, sudah mulai melakukan gebrakan-gebrakan, dan ternyata berhasil. Hendaknya ini juga diikuti oleh sekolah lain-lainnya, termasuk mestinya sekolah-sekolah umum pemerintah maupun swasta sendiri di manapun, di Sumbar. Sekolah-sekolah di Sumbar harus berlomba dan memperlombakan diri untuk kembali mencapai derjat unggulan di semua bidang di tingkat daerah sendiri dan di tingkat nasional. Semua ini tidak susah jika dimulai dengan niat yang ikhlas dan kerja keras oleh semua unsur terkait, dan semua kita.
Dengan Otonomi Daerah yang perlu diingatkan adalah bahwa tidak ada siapa-siapa yang akan memberikan perhatian terhadap daerah Sumbar kecuali adalah warga Sumbar sendiri, baik yang di kampung maupun yang di rantau. Oleh karena itu perlu sekali ada kesepahaman yang kompak antara sesama kita dalam membangun daerah yang kita cintai ini. Perlu ada blue-print atau cetak biru pembangunan ke depan yang disepakati oleh semua kita. Perguruan Tinggi di samping LSM dan tokoh-tokoh pemikir kita bisa berperan banyak.
Antara pimpinan eksekutif, yudikatif dan legislatif di semua tingkat, dari provinsi, ke kota-kabupaten, kecamatan dan nagari, harus kompak, seia sekata. Sumbar ini adalah milik kita satu-satunya. Dengan Sumbar kita jaya atau gugur! Kita harus berpacu mengejar segala ketinggalan dan keterbelakangan kita. Dan kita mulai dengan memperbaharui niat: niat yang ihklas, dalam membangun daerah kita ini untuk kejayaan nusa dan bangsa Indonesia, di bawah sinar cahaya (Nur) dari Allah swt. ***

0 Responses to “PROSPEK OTONOMI DAERAH”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s





%d bloggers like this: