MENGKOPERASIKAN NAGARI

Disampaikan pada Semiloka “Penumbuhan KSP
Berbasis Nagari di Sumatera Barat
dalam rangka Peningkatan Perekonomian di Nagari,”
diselenggarakan oleh Dinas Koperasi
dan Pengusaha Kecil dan Menengah
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat,
Rabu, 26 Mei 2004,
di Rocky Plaza Hotel, Jl Permindo, Padang

DENGAN dikembalikannya pemerintahan Desa di Su-matera Barat kembali ke Nagari, yakni dalam rangka Otonomi Daerah sekarang ini (UU no. 22 dan 25 tahun 1999), kita seyogyanya juga harus memikirkan konsep-konsep alternatif dari corak perekonomian di Nagari untuk diterapkan ke masa depan. Nagari seperti yang kita inginkan itu bercorak otonom, dapat mengatur diri sendiri dan bahkan membiayai diri sendiri. Nagari bukan hanya unit administratif pemerintahan di tingkat terendah di daerah ini, tetapi dia adalah juga unit kesatuan adat dan sosial-budaya. Karena Nagari adalah juga otonom, dapat mengatur diri sendiri dan membiayai diri sendiri itu, maka mau tak mau kita juga harus memikirkan corak perekonomian yang bagaimana yang seyo-gyanya cocok untuk dikembangkan di Nagari itu.
Sejauh ini rasanya belum ada konsep-konsep alternatif yang dikemukakan, baik oleh pihak eksekutif maupun legisla-tif, dan bahkan berupa wacana sekalipun dari para intelektual dan pemikir kampus di daerah ini. Kita sejauh ini masih cenderung berpikir makro nasional, dan jarang yang menukik dengan orientasi daerah, apalagi yang dirancang untuk desa atau nagari itu. Kita lalu cenderung mengikuti apa yang ada dan terpakai secara nasional. Trauma PRRI sampai hari ini kelihatannya masih menghantui. Kita takut akan berbeda dan mengganjil sendiri dari yang lainnya.
Pada hal dengan kita di daerah ini menggaungkan pedoman hidup berdaerah dan bernagari yang rada berbeda dengan daerah-daerah lainnya, dan sendirinya juga berbeda secara nasional, yaitu dengan semboyan: ABS-SBK (Adat Ba-sandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah), jika kita konsekuen, mestinya semua apapun, termasuk struktur dan sistem ekono-mi sekalipun, haruslah dibina yang sesuai dengan pedoman dan ajaran kehidupan itu. Maksimal ini artinya bahwa kita harus menegakkan sistem politik, sosial-budaya dan pereko-nomian sekalipun yang serasi dengan prinsip ABS-SBK itu, dan minimal yang tidak bertentangan dengan itu. Baru ada artinya kita menegakkan semboyan dan pedoman ajaran kehi-dupan yang luhur seperti itu.
Secara empirikal maupun ideasional kita khususnya di daerah ini, dan umumnya di daerah-daerah lain yang juga kental Islamnya seperti daerah kita ini, dilingkari oleh tiga konsep ekonomi yang bersumber dari tiga ajaran dan ideologi ekonomi yang berbeda. Pertama ekonomi kapitalistik yang sudah sangat kita kenal selama ini, karena itulah pada dasarnya yang kita terapkan secara nasional dan bahkan juga berlaku secara global di manapun sekarang ini. Kedua ekonomi kope-rasi yang sosialistik yang secara ideasional juga sudah sangat kita kenal selama ini, tetapi yang dalam penerapannya selama ini secara empirikal banyak menemui kegagalan dan penyim-pangan-penyimpangan. Ketiga yang gaungnya juga bergema belakangan ini, yaitu ekonomi Islam, yang sekarang populer dinamakan ekonomi syariah.
Ketiga prinsip ekonomi ini tidaklah a priori bertentangan; ketiganya banyak memiliki kesamaan-kesamaan, di samping juga perbedaan-perbedaan. Yang berbeda adalah filosofinya karena datang dari tiga lubuk ideologi budaya yang berbeda. Ekonomi kapitalistik lebih berorientasi sekuler dan liberal, karenanya menekankan pada persaingan dan upaya pencapaian keuntungan yang optimal secara rasional dengan orientasi pasar. Ekonomi kapitalistik bisa diupayakan secara sendiri-sen-diri ataupun dalam bentuk korporasi untuk tujuan keuntungan eksoterik yang optimal itu.
Ekonomi koperasi juga berorientasi sekuler tetapi sosia-listik, lebih menekankan pada keuntungan yang optimal bagi kesejahteraan yang merata dan rasional, dan dibina atas dasar solidaritas dan kerjasama bersama. Ekonomi Islam atau syari-ah di sisi lain berorientasi religius, dengan tuntunan wahyu dan sunnah dalam berprilaku ekonomi, terkait dengan ajaran esote-rik: membina corak kehidupan yang baik di dunia ini untuk mempersiapkan kehidupan di akhirat yang lebih baik lagi. Ekonomi syariah menekankan pada upaya pencapaian keun-tungan yang bersifat saling menguntungkan dan saling ber-manfaat dengan prinsip manajemen yang rasional. Ekonomi syariah bisa dilaksanakan secara perorangan maupun koperatif dan korporatif dengan skala yang tidak terbatas.
Masalah kita selama ini sesungguhnya adalah bahwa kita secara kenegaraan maupun keagamaan bisa saja komit dengan satu sistem ekonomi tertentu, tetapi yang kita praktikkan bisa lain lagi. Walau secara konstitusional kita cenderung untuk menerima sistem ekonomi sosialistik dengan prinsip koperasi dan secara keagamaan menganut prinsip ekonomi syariah, tetapi yang kita praktekkan, baik secara makro nasional mau-pun mikro daerah dan pribadi masing-masing, adalah ekonomi kapitalistik. Dalam praktek bisa sedemikian jauhnya sehingga praktek-praktek kapitalistik yang berbau rentenir dan penghi-sapan bisa saja masih berlaku di negeri kita sementara di dunia kapitalis tempat asal dan berkembangnya kapitalisme itu sendi-ri sudah mereka tinggalkan.
Segi lain yang juga menonjol di negeri kita adalah adanya sistem ekonomi dualistik yang berjalan seiring tetapi tidak saling menyentuh. Ini artinya bahwa di satu sisi kita mengem-bangkan ekonomi makro yang kapitalistik dan moderen, dan yang dikuasai oleh para kapitalis yang umumnya non-pribumi — asing maupun warga keturunan –, tetapi di sisi lain bagian terbesar dari rakyat kita masih hidup dalam alam agraris pedesaan dengan ekonomi tradisional pra-kapitalistik. Secara sosiologik ini artinya juga bahwa nagari-nagari dan daerah Sumatera Barat ini sendiri dilingkari bahkan disekap oleh sistem ekonomi kapitalistik moderen yang berlaku secara nasional, sementara nagari-nagari masih hidup dalam alam agraris dengan sistem ekonomi tradisional pra-kapitalistik itu. Ekonomi Nagari, oleh karena itu, dibelenggu oleh dua kendala sistemik-struktural ini.
Dua masalah pokok yang bersifat menghambat ini, yakni prinsip ekonomi yang ambivalen dan sistem ekonomi yang dualistik, telah menjadi penyebab utama sukarnya kita mendi-sain corak ekonomi yang bagaimanapun yang akan dan harus kita terapkan di tingkat Nagari di Sumatera Barat. Nagari dalam hal ini sangat tidak berdiri sendiri dan cenderung jadi obyek dari perebutan dan perbenturan ideologi ekonomi ini.
Nagari, jika kita mau, tentu saja tidak harus bersifat me-nunggu sampai konflik ideologi ekonomi yang sifatnya meng-global itu mereda dan menemukan jalan-jalan keluar dan jalan-jalan komprominya. Nagari, jika kita mau, bisa saja melakukan pilihan dari alternatif-alternatif yang ada itu, sebagaimana kita juga punya kemampuan dan kemauan budaya untuk menjatuh-kan pilihan pada motto ajaran ABS-SBK yang sudah kita canangkan tetapi belum kita terapkan sebagaimana mestinya itu.
Jika sekarang kita tidak bersifat memilih: atau ini atau itu (either-or), tetapi mengambil manfaat dari ketiga sistem ideologi ekonomi yang ada itu, maka itupun adalah salah satu alternatif dan jalan keluarnya – dan bisa saja pilihan yang terbaik untuk saat ini. Ini artinya, sejauh yang ada kaitannya dengan prinsip-prinsip manajemen yang harus berlaku secara rasional, efisien dan produktif serta transparan dan proaktif, pengalaman dari dunia ekonomi kapitalistik barangkali bisa kita terapkan untuk ukuran Nagari sekalipun – karena sifat-sifat manajerial yang seperti itu pada hakekatnya adalah juga universal. Yang kita tinggalkan dari sistem ideologi ekonomi kapitalistik itu adalah orientasi sekuler dan yang terutama menuju pada pencapaian keuntungan yang optimal tanpa cukup pertimbangan-pertim-bangan sosial dan manusiawinya itu.
Sistem ekonomi koperasi yang sosialistik itupun dalam banyak hal bisa kita terapkan pula, apa lagi untuk Nagari, karena koperasi terbiasa dengan ukuran usaha yang berskala kecil dan menengah, dan yang biasanya juga berangkat dari bawah dengan menekankan pada unsur solidaritas dan kerja-samanya itu.
Sistem ekonomi Islam, apa lagi, bagai jenggut pulang ke dagu, yang selama ini sesungguhnya sudah ada juga, namun terlipat dalam lembaran-lembaran mashaf dan kitab-kitab ku-ning tanpa ada pedoman pelaksanaannya yang jelas, terukur dan teruji, yang disesuaikan dengan tuntutan dan perkembang-an sekarang.
Jika saja kita punya sikap terbuka seperti itu, yaitu meng-ambil yang baik dari manapun datangnya, yang hakekatnya adalah sikap yang diperlihatkan oleh Islam sendiri, dan bahkan tidak kurangnya oleh ajaran adat dan budaya kita sendiri, maka sintesis dari ketiga sistem ideologi ekonomi itu tidak hanya bisa diterapkan untuk skala kecil dan menengah di Nagari itu, tetapi bahkan juga nasional dan internasional.
Ini artinya, secara manajerial kita mengambil dari prinsip-prinsip yang diajarkan oleh corporate governance dari ekonomi kapitalistik; secara struktural kita mengambil yang dari prinsip koperasi; sementara ruhnya dan filosofi dari upaya ekonomi itu adalah dari Islam dan adat-budaya Minang. Dan ketiga-tiga ini, jika kita padukan, tidak akan bertentangan antara satu sama lain, apalagi yang jadi tolok ukur secara spiritual dan filosofis adalah ajaran agama dan adat yang telah berjalin berkelindan dalam tatanan ideal masyarakat Sumatera Barat itu. Menurut hemat saya, inilah sintesis baru dari Ekonomi Nagari itu.
Dan itu, jika kita sepakati, bisa kita jadikan sebagai fon-dasi dan sekaligus arahan dari ekonomi Nagari dan ekonomi anak-nagari itu, yang secara keseluruhan sangat sejalan dengan prinsip kehidupan dengan landasan ABS-SBK itu. Jika kita harus beri nama, maka sistem ekonomi Nagari seperti itu adalah: Sistem Ekonomi Koperasi Nagari yang Islami.

*
Yang melaksanakan roda ekonomi di Nagari itu, yakni dalam konteks otonomi Nagari yang ada sekarang, seyogyanya adalah dua-dua: rakyat secara perorangan maupun korporatif dan Nagari itu sendiri. Bahwa rakyat harus giat berusaha eko-nomi, baik secara perorangan maupun secara bersama dalam berbagai bentuk yang sifatnya koperatif dan korporatif, sudah tidak perlu disebut ulang lagi. Kemakmuran dan kesejahteraan rakyat ke masa depan harus pertama-tama datang dari kemau-an dan kegigihan serta kedigdayaan dari rakyat sendiri. Nagari, pemerintah, para pemimpin nagari dan pemimpin bangsa tinggal menguakkan jalan dan menyediakan berbagai macam fasilitas dan dorongan untuk tumbuh dan berkembangnya ekonomi anak-nagari itu. Tugas Nagari serta perangkat-perangkatnya serta unsur-unsur kepemimpinan yang ada di Nagari itu pada hakekatnya tidak lain adalah itu.
Yang baru bagi kita agaknya adalah justeru menum-buhkan Nagari itu sendiri sebagai sebuah institusi ekonomi selain dari institusi pemerintahan, adat dan sosial-budaya yang telah juga ada selama ini. Bagi generasi yang hidup sekarang ini ekonomisasi dari Nagari ini mungkin adalah sesuatu yang baru; tetapi tidak dalam kenyataan sejarahnya. Karena Nagari dalam wujud semula-jadinya adalah sebuah lembaga pemerin-tahan yang otonom yang dahulu praktis berdiri sendiri-sendiri, dan membiayai diri sendiri, serta mempunyai sumber penda-patan dan aset-aset sendiri, maka gampang untuk memikirkan dan mengkopseptualisasikannya kembali bahwa Nagari se-sungguhnya adalah juga sebuah corporate business institution – walau dalam arti tradisional. Dahulu demikian dinamiknya sehingga orang luar sampai mengatakan bahwa Nagari itu adalah bagai republik-republik kecil yang praktis berdiri sendiri-sendiri, membiayai diri sendiri, dan memiliki aset dan kekayaan sendiri. Pungutan-pungutan yang dilakukan oleh negara seperti sekarang ini dahulu juga dilakukan oleh Nagari, sehingga Nagaripun mengenal sistem perpajakan di samping sumber pemasukan lain-lainnya. Nagari punya aset tanah (tanah ulayat nagari), baik yang digarap secara ekonomis maupun yang dicadangkan sebagai hutan ulayat Nagari. Nagari punya sawah, ladang, tebat, kincir padi, kapal, perahu, dan bahkan pasar, dsb.
Ke arah ini agaknya kita harus berpikir kembali tentang ekonomi Nagari itu; yakni menjadikan Nagari kembali sebagai “corporate business institution,” atau lembaga usaha ekonomi. Se-bagaimana laiknya sebuah lembaga usaha ekonomi, Nagari adalah juga sebuah badan hukum yang bergerak di bidang eko-nomi itu, yang sendirinya memiliki unsur-unsur kelembagaan yang terkait dengan itu. Nagari di mana perlu, dan bahkan seharusnya, punya bank dan lembaga keuangan sendiri: yaitu Bank Nagari. Ini artinya, Bank Nagari itu harus ada di setiap Nagari, dan milik dari Nagari beersangkutan. Bahwa bank-bank Nagari itu kemudian lalu melakukan konglomerasi se-hingga membentuk Bank Nagari yang ada di seluruh Sumatera Barat, bahkan di luarnya, tinggal kaji menurun yang tidak lain adalah sebuah konsekuensi logis belaka. Bagaimana duduknya dengan Bank Nagari yang ada sekarang yang sifatnya adalah sebuah PT yang dimiliki oleh Pemda dan pesaham lain-lainnya, hal ini tentu saja bisa dinegosiasikan dan diselesaikan dengan mengingat selalu akan kepentingan Nagari dan Daerah yang lebih luas. Yang dipentingkan di sini bukanlah soal namanya, tetapi soal fungsi dan institusionalisasi serta operasionalisasi-nya itu.
Dengan keberadaan Bank Nagari di Nagari itu maka BN itulah yang menjadi amban puruak atau Bendahara Nagari. Semua lalu-lintas keuangan Nagari melalui jalur BN. BN sementara itu juga melakukan transaksi-transaksi sebagai laik-nya bank di manapun, yang sendirinya termasuk usaha sim-pan-pinjam, kerjasama bagi hasil dengan siapapun, khususnya anak nagari sendiri, dsb. Aset-aset dan usaha-usaha Nagari yang bisa sangat beragam di bidang kegiatan ekonomi dan bisnis serta industri ini bisa dikelolakan oleh lembaga-lembaga usaha berbentuk koperasi yang islami, dan yang semua itu adalah bagai jaringan usaha ekonomi yang pusat jalanya adalah Bank Nagari itu.
*
Sebagai sebuah wacana, pokok-pokok pikiran seperti ini tentu saja memerlukan telaahan dan diskusi mendalam, yang ruang lingkupnya bisa beragam dan bertingkat-tingkat. Tetapi yang penting kita telah melihat pulau dan tanah tepinya. Upaya dan usaha tak henti-hentinya dari kita harus kita lakukan di tempat berpijak kita masing-masing, dan dalam platform ber-sama kita, sampai wacana ini satu waktu menjadi gagasan, dan gagasan dituangkan dalam bentuk produk hukum yang mengikat semua kita. ***

0 Responses to “MENGKOPERASIKAN NAGARI”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s





%d bloggers like this: