DUBALANG NAGARI

Mochtar Naim
Calon Terpilih Anggota DPDPadang, 4 Juni 2004

mochtar naim

mochtar naim


KONSEKUENSI dari diberikannya otonomi dengan hak-hak khusus ke Nagari ialah, Nagari juga harus bisa melakukan pengamanan dan keamanan dalam Nagari sendiri. Dengan amannya Nagari maka semua apapun yang ingin dilakukan di Nagari dapat dilakukan dalam suasana aman, tenteram dan damai serta penuh kegairahan.
Sejauh ini polisi negara hanya ada di ibu kota Kecamatan. Nagari lalu jadi kawasan resor dari Polisi Kecamatan. Polisi sejauh ini juga lebih banyak bersifat menunggu pengaduan. Tidak ada pengaduan tidak ada ronda atau kontrol ataupun tindakan yang dilakukan. Sifatnya lebih banyak represif, ketika insiden sudah terjadi, tetapi tidak preventif, antisipatif dan proaktif.
Bukan hanya anak nagari yang rata-rata tidak tahu siapa dan bagaimana polisi itu, Wali Nagari dan perangkatnya pun juga tidak banyak tahu. Hubungan antara pemerintahan Nagari dan Dinas Kepolisian Resor Kecamatan sejauh ini juga minimal, atau bahkan praktis tidak ada sama sekali. Dinas Kepolisian jalur komandonya ke atas secara vertikal, lalu ke samping ke pemerintahan Kecamatan. Dan tidak ada yang langsung ke pemerintahan Nagari.
Dahulu Nagari mempunyai perangkat keamanan yang adalah bahagian tak terpisahkan dari pemerintahan Nagari. Dalam Nagari ada yang namanya Dubalang (Ind: Hulubalang) yang berperan sebagai polisi dalam menjaga keamanan Nagari. Dubalang tidak termasuk ke dalam sistem pengambilan keputusan. Ketika para ninik-mamak, alim-ulama dan cerdik-pandai berapat dan bermusyawarah di balairung, dubalang tidak naik ke atas. Dia tinggal di bawah menjaga keamanan sekeliling serta keamanan kampung dan nagari. (Sambil lalu, kita bersyukur sekarang mulai 2004 ini TNI-Polri sudah tidak akan naik lagi ke “balairung.” Selama ini mereka tidak hanya naik, tapi bahkan langsung duduk di kasur buntal mengomandoi urusan-urusan kenegaraan selingkupnya. Merekalah sesungguhnya yang bertangan di atas.)
Sebagai cerminan, dalam sistem kenegaraan yang dahulu berlaku di Minangkabau, di atas sekali ada Rajo nan Tigo Selo, yaitu Raja Alam, Raja Adat dan Raja Ibadat. Dengan prinsip primus inter pares (setara tapi dituakan), Raja Alam ditinggikan seranting dan didahulukan selangkah dari dua yang setara lainnya. Raja di Minangkabau oleh karena itu tidak satu, tetapi tiga dalam bentuk triumvirat itu. Di bawahnya lalu ada Basa Ampek Balai, bagai para menteri dengan peranan yang berbeda-beda: Makhudum di Sumaniak, Bandaharo di Sungai Tarab, Indomo di Suruaso, dan Tuan Kadi di Padang Gantiang,. Lalu pelimai atau pelengkapinya dimasukkanlah Tuan Gadang di Batipuah. Dia bagaimanapun bukan bagian dari Basa Ampek Balai yang mempunyai hak pengambilan keputusan. Dia adalah pemegang kendali keamanan, yang disuruh pergi dipanggil datang. Dia dalam fungsinya, dikatakan, “mahariak mahantam tanah, babanak ka ampu kaki.”
Gambaran yang sama secara berlebih berkurang juga ditemukan di Nagari. Di samping Kepala Nagari ada Kerapatan Nagari yang terdiri dari para penghulu suku di Nagari, ada urang nan ampek jinih, dan ada Dubalang. Dengan demikian, prinsip trias politika, yakni pembagian pekerjaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif, seperti yang berlaku di dunia demokratik di Barat di zaman moderen ini, juga ditemukan dalam sistem pemerintahan di Minangkabau. Sistem pemerintahan tidak tersentralisasi di tangan orang seorang, tetapi dibagi habis secara struktural-fungsional dan sistemik. Basis utamanya adalah Nagari, dan semua yang berkaitan dengan kepentingan rakyat diatur dan diselesaikan di Nagari. Nagari sendiri bersifat otonom masing-masingnya.
Dengan keberadaan Dubalang dalam sistem pemerintahan Nagari, maka kita tidak bertanya lagi: siapa yang bertanggung-jawab dengan keamanan dalam Nagari. Yang bertanggung-jawab adalah Dubalang. Dan Dubalang adalah perangkat pemerintahan Nagari yang mengemban urusan keamanan dalam Nagari. Dubalang itulah yang Tuan Gadang di Nagari itu.
Dubalang, kecuali menerima perintah dari Wali Nagari, juga membawahi dan mengkoordinasikan sistem pengamanan dalam Nagari di mana semua rakyat menjadi pembela keamanan dalam Nagari. Dalam pelaksanaannya, tugas keamanan yang dikoordinasikan di bawah komando Dubalang ini dilakukan oleh para pemuda. Dan para pemuda inilah – tanpa kecuali — yang menjadi Parik Paga dalam Nagari. Para pemuda ini di mana perlu dilatih secara militia dalam menjaga keamanan sehingga mereka tahu persis apa yang harus dilakukan di saat-saat yang diperlukan. Mereka di mana perlu juga bisa mempersenjatai diri dalam sifatnya yang defensif. Dalam konteks kita sekarang ini, kerjasama dan koordinasi dengan Polisi di Kecamatan, bagaimanapun, adalah sebuah keharusan. Masalah keamanan, seperti yang lain-lainnya, juga bertali ke atas, karena bagaimanapun, Nagari adalah juga bahagian yang integral dari Negara. Dengan kerjasama dan koordinasi ini, bukan saja segi keamanan ini juga bersifat terpadu antara Nagari dan Negara, tetapi dalam banyak hal keamanan Nagari secara struktural adalah juga tugas dan tanggungjawab Negara, yang dalam hal ini adalah Polisi. Polisi pada gilirannya juga bertanggung-jawab untuk melatih para pemuda di Nagari dalam rangka pertahanan dan keamanan semesta Nagari ini.
Dengan demikian juga, meski Polisi di Nagari secara struktural tidak ada, tetapi fungsional ada. Dengan keberadaan Dubalang dan Paga Nagari ada di Nagari, tugas polisi dan kepolisian menjadi sangat diringankan. Yang diperlukan, bagaimanapun, adalah kerjasama dan koordinasi yang terstruktur dan fungsional itu.
Dengan semangat kembali ke Nagari sekarang ini, sisi keamanan ini agaknya belum cukup kita pikirkan secara lebih konseptual. Kita perlu menciptakan sistem keamanan ini yang berjaringan ke dalam di Nagari dan tidak kurangnya juga keluar, khususnya ke Dinas Kepolisian Resor di tingkat Kecamatan. Bagaimana kerjasama dan koordinasi antara perangkat keamanan di Nagari dengan Dinas Kepolisian Negara di Kecamatan ini adalah hal yang mustahak untuk direka dan dirangkakan.
Rembuk pemikiran secara konseptual, terstruktur dan fungsional di bidang keamanan Nagari ini antara pihak-pihak terkait agaknya perlu kita bicarakan bersama secara terbuka melalui media apapun. Ujung-ujungnya tentu saja kita mengharapkan lahirnya sebuah konsep bersama yang dituangkan ke dalam Perda Provinsi untuk diimplementasi dan dioperasionalisasikan di daerah kita ini yang telah memilih bentuk Nagari yang berotonomi dengan hak-hak khusus dan bukan lagi Desa seperti sebelumnya. ***

0 Responses to “DUBALANG NAGARI”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s





%d bloggers like this: