DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) YANG KITA INGINKAN

DENGAN Otonomi Daerah, dan dengan terbentuknya DPD bersebelahan dengan DPR di bawah naungan MPR, berubahlah struktur kenegaraan kita dari yang tadinya sentralistis menjadi desentralistis, dan dari unikameral menjadi bikameral.
Artinya, sistem eksekutif pemerintahan dari yang tadinya terpusat sekarang daerah-daerah (khususnya kabupaten/kota) mendapatkan hak untuk mengatur diri sendiri; sementara sistem legislatif kita dari yang tadinya juga terpusat dengan menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, dan DPR ada di bawahnya sebagai lembaga tinggi negara, sekarang di samping DPR ada lembaga baru yang namanya DPD yang kedudukannya setara, walau dengan fungsi yang berbeda dari DPR. MPR nantinya berfungsi hanyalah sebagai pemayung dari kedua lembaga legislatif tersebut.
Analoginya kira-kira sejalanlah dengan Kongres dan Senat di Amerika; Kongres adalah DPR dan Senat DPD. DPD terutama memikirkan tentang kepentingan daerah yang dilihat secara menyeluruh dalam ruang lingkup nasional, sementara DPR menjadi mitra pemerintah (eksekutif) dalam berbagai bidang kehidupan bernegara. Dalam rapat-rapat gabungan dari kedua lembaga inilah MPR nantinya berfungsi.
DPR dipilih langsung oleh rakyat melalui partai-partai politik, sementara DPD juga dipilih langsung oleh rakyat dari calon-calon perseorangan dan tidak mewakili partai politik, tetapi mewakili daerah-daerah. Terlepas dari besar-kecilnya daerah provinsi dan banyak-sedikitnya jumlah penduduk, masing-masing daerah provinsi mengirimkan empat orang wakilnya yang terpilih dari empat terbesar melalui pemilu dari jumlah calon yang ada untuk duduk di DPD. Masa bakti DPD sama dengan masa bakti DPR, yaitu lima tahun, yang berganti dari pemilu ke pemilu.
Memang benar bahwa pada tahap pertama ini DPD yang mewakili daerah-daerah di seluruh Indonesia itu masih terbatas tugas dan wewenangnya; tapi ini kita terima untuk kita sempurnakan lagi pada masa-masa yang akan datang. Ada semacam kerisian, bahkan ketakutan, memang, di tingkat pusat selama ini, jika daerah-daerah sekali banyak diberi hak dan wewenang, jangan-jangan kesatuan Indonesia akan buyar, dan daerah-daerah mendirikan negara sendiri-sendiri. Ketakutan ini sebagian karena pengalaman masa lalu, dengan pemberontakan-pemberontakan daerah, tapi sebagian juga karena kebanyakan para politisi di DPR dan MPR itu masih berfikir dalam bingkai negara kesatuan yang bersifat sentralistis seperti yang sudah terpola selama berabad-abad dalam budaya politik masa dulu, khususnya di Jawa. Tapi pengalaman dengan Orde Lama dan Orde Baru memperlihat-kan bahwa sistem kenegaraan yang sentralistis telah menciptakan jurang-jurang dan kesenjangan-kesenjangan yang berlapis-lapis, baik antara pusat dan daerah, antara Jawa dan Luar Jawa, antara kota dan daerah, antara rakyat pribumi dan warga keturunan, antara sivil dan militer, antara Islam dan non-Islam, dsb.
Seperti yang kita alami selama ini sejak mula kemerdekaan (kecuali sebentar di zaman RIS), struktur kenegaraan kita bercorak unitaris, satu dan seragam untuk seluruh Indonesia, dari atas sampai ke bawah, sampai ke tingkat pedesaan sekalipun. Keseragaman ini tidak hanya secara struktural-institusional tetapi bahkan sampai kepada cara berfikir dan cara pandang sekalipun secara sosial dan kultural. Terutama selama masa-masa yang panjang di zaman Orde Lama dan Orde Baru, orang-orang tidak disukai untuk mempunyai pendapat sendiri yang berbeda-beda, tetapi harus sama dan seragam seperti yang diacukan dari atas oleh “bapak.” Sistem kekuasaan yang kita anut selama kedua masa yang berkelanjutan itu tidak hanya sentralistis, hirarkis, vertikal, etatis, tetapi juga parternalistis dan bahkan nepotis dan despotis. Untuk itu mau tak mau diperlukan kekuatan militer untuk pengamanannya, dan karenanya peranan militer sangat sentral bahkan krusial sifatnya. Militer karenanya ada di mana-mana di dalam lembaga-lembaga eksekutif maupun legislatif sampai ke daerah-daerah sekalipun.
Bayangkan untuk sebuah negara seluas seperti Indonesia ini, dengan belasan ribu pulau yang terbentang sejak dari Islandia ke Turki di Eropah, atau dari Seattle ke Miami di Amerika, dan dengan penduduk kelima terpadat di dunia setelah Cina, India, Amerika Serikat dan Rusia, — yaitu sekitar 240 juta sekarang ini –, semua diatur secara terpusat, seragam, dan hirarkis-vertikal; mirip dengan sistem militer di bawah satu komando.
Sementara di sisi lain kita melihat, praktis semua negara-negara besar dengan daerah yang luas dan dengan penduduk yang banyak – seperti Indonesia ini – bentuknya adalah federal. Sebutlah, Amerika, Kanada, Australia, Jerman, India, Jepang, bahkan juga Malaysia, adalah negara-negara federal. Di dalam negara-negara yang menerapkan sistem demokrasi, dan hukum berada di atas semua kepentingan, makin banyak otonomi yang diberikan ke daerah-daerah justeru makin meringankan beban pemerintah pusat atau federal. Karena itu pula daerah-daerah lebih bergairah dalam mengatur dirinya sendiri dan menciptakan yang terbaik untuk dirinya. Yang muncul adalah perlombaan dalam membangun bagi daerah-daerah, sementara pemerintahan pusat atau federal hanyalah melaksanakan tugas-tugas tertentu yang bercorak nasional. Rata-rata, seperti kita lihat, pemerintahan federal bagi negara-negara besar bukan saja lebih kondusif tetapi juga lebih solid dan lebih stabil.
Kesadaran ke arah itu kelihatannya masih harus ditumbuhkan dan memerlukan waktu untuk berkembang ke masa depan di negara kita. Oleh karena itu, dengan bermodalkan otonomi daerah yang telah ada sekarang ini dan dengan dibentuknya DPD nantinya dari hasil pemilu yad ini, daerah-daerah akan makin dewasa, makin tertib, dan makin merasa perlu adanya kesatuan dan persatuan yang bercorak nasional yang mencakup keseluruhan kawasan dan daerah-daerah di Indonesia ini. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika makin terasa perlunya untuk diterapkan dalam amal nyata di bumi Indonesia ini.
Siapapun yang terpilih untuk duduk di DPD mewakili daerah nantinya selain berfikir untuk memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat nasional, pada waktu yang sama juga harus berfikir untuk mempertahankan keutuhan bangsa dan negara sebagai orang Indonesia. Era sentralisme dan berfikir sentralistis sudah lewat. Era desentralisme dan berfikir bagi keutuhan bangsa dan negara adalah tugas bersama kita ke masa depan.
Oleh karena itu, anggota DPD dari Sumbar, siapapun orangnya, perlu memperjuangkan:
(*) Ditingkatkannya DPD setara dengan DPR sehingga sistem yang dianut benar-benar bikameral, seperti di negara-negara besar dan maju lainnya;
(*) Diberikannya otonomi kepada Provinsi sehingga Provinsi menjadi unit kesatuan Daerah yang mengkoordinasikan segala kegiatan pemerintahan di Daerah. ***

0 Responses to “DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) YANG KITA INGINKAN”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s





%d bloggers like this: