BERAPA SEWAJARNYA JUMLAH ANGGOTA DPD-RI ITU?

Disampaikan pada Seminar
Fakultas Hukum Universitas Andalas
4 Desember 2007
Di Hotel Bumi Minang, Padang

I

PERTANYAAN, berapa sewajarnya jumlah anggota DPD-RI itu, baik yang dikaitkan langsung kepada kebutuhan Pemilu 2009 yad, maupun tidak, jawabannya jelas tidak berdiri sendiri. Dia bergantung dan terkait kepada struktur dan peranan yang dimainkannya dalam sistem kelem-bagaan legislatif yang diinginkan.
Dilema yang dihadapi dengan sistem kelembagaan legis-latif yang ada sekarang, faktanya sudah sama-sama kita lihat dan ketahui. Dia, DPD-RI itu, adalah bagaikan macan ompong yang tidak bergigi. Atau dengan istilah lain seperti yang dilontarkan oleh kawan-kawan dari Unand sendiri, DPD-RI itu tak obahnya adalah bagaikan kacung-kacung yang tugas-nya hanya menghantarkan apa-apa yang mereka garap dan lakukan sampai ke pintu DPR-RI, sementara selebihnya terpulang kepada DPR-RI mau diapakan hasil garapan DPD-RI itu selanjutnya. Jangankan ikut mengambil keputusan secara bersama-sama, ikut membahaspun tidak. Hanya menghantar-kan, dan sekadar menjelaskan pun peluang tidak diberikan. Biasanya, dengan senyum dipaksakan, pimpinan sidang komisi di DPR-RI menyampaikan ucapan terima kasih kepada delegasi DPD-RI yang menyerahkan hasil inisitiatif karya DPD-RI itu, lalu melambaikan tangan: good bye. Artinya urusan selanjutnya adalah ranah kami.
Seperti yang kita lihat sekarang, sudah lebih seratusan dari hasil garapan DPD-RI yang diteruskan ke DPR-RI selama masa kerjanya ini, namun DPD-RI sendiri tidak tahu, dan tidak pula diberitahu, mana-mana yang diambil sebagai bahan pertimbangan, mana yang tidak, karena sumbangan pemikiran yang sampaipun dalam bentuk RUU inisiatif DPD-RI sendiri tidak pernah diberitahu dan tidakpun tercantum dalam konsi-deransnya bahwa konsepnya adalah atas usul dan inisiatif dari DPD-RI.
Semua orang tahu sudah, karenanya, bahwa hubungan kelembagaan antara DPR-RI dan DPD-RI yang ada sekarang tidaklah mesra, baik secara sendiri-sendiri secara kelembagaan maupun dalam kaitannya di mana anggota-anggotanya adalah sebagai sesama anggota MPR-RI. Keanggotaan MPR-RI, menurut ketentuan konstitusi yang telah diperbaharui itu, yakni pasal 2 ayat (1), bukanlah lembaga DPR-RI dan DPD-RI dalam bentukan bikameral yang setara dan seimbang, tetapi anggota-anggota dari kedua lembaga legislatif itu. Sementara perimbangan keanggotaannya seperti yang ada sekarang ada-lah: 550 DPR-RI berbanding 128 DPD-RI (32 provinsi x 4 wakil), yang berarti jumlah anggota DPD-RI kurang dari se-pertiga anggota DPR-RI. Pada hal, untuk menggolkan agar agenda yang diajukan untuk dibahas di forum MPR-RI diperlukan sedikitnya sepertiga jumlah suara. Sementara untuk dapat dibahas diperlukan dua-pertiga jumlah anggota yang hadir, dan untuk memutuskan diperlukan jumlah suara mayo-ritas, alias separuh tambah satu.

II
Kasus pengajuan usul amandemen terhadap Pasal 22 D UUD1945 oleh DPD-RI untuk penguatan kedudukan dan peranan DPD-RI agar juga ikut membahas dan memutuskan secara bersama-sama dari usul inisitatif RUU, rekomendasi, hasil kajian, dsb, yang disampaikan oleh DPD-RI ke MPR-RI, adalah sebuah drama konstitusional yang baru terjadi dan dicatat dalam sejarah ketata-negaraan RI ini. Usul amandemen yang tadinya didukung oleh lebih sepertiga anggota (di sam-ping di luaran juga didukung oleh semua kecuali 3 gubernur, semua walikota, sejumlah terbesar bupati dan DPRD, sejumlah terbesar BEM Mahasiswa, sejumlah banyak sekali unsur-unsur LSM, Pers, dll, dan didukung oleh mayoritas 70an % mereka yang diwawancarai dalam angket pendapat), tahunya ditarik kembali oleh anggota-anggota partai atas instruksi partainya, sehingga jadinya menjadi kurang dari sepertiga, sehingga akibatnya, pimpinan DPD-RI terpaksa mencabut dan menangguhkan pengajuan usul agenda yang telah disampaikan sebelumnya kepada pimpinan MPR-RI. Situasi limbo penuh ketegangan pun terjadi.
Ketidak-mesraan hubungan ini jelas berpangkal dari ke-rancuan struktural, bukan, dan tidak mesti, personal-individu-al. Kerancuan struktural, adalah karena DPD-RI tidak ditarok-kan dalam posisi dan peranan yang seimbang dengan DPR-RI, sehingga tak ada yang namanya hubungan checks and balances dalam keadaan setara dan seimbang itu.
Karena strukturnya yang rancu itu, yakni di mana DPD-RI yang mewakili kepentingan daerah di pusat di tingkat nasional, tidak ditempatkan dalam posisi yang seimbang dan setara dengan DPR-RI, maka berapapun jumlah anggota yang dimiliki oleh DPD-RI per provinsi ataupun keseluruhannya, menjadi irrelevan. Faktor jumlah menjadi relevan kalau DPD-RI ditempatkan dalam kedudukan yang setara – dalam konteks bikameral – dan ikut memutuskan.
Jika keanggotaan MPR-RI tetap seperti sekarang, yaitu anggota-anggota DPR-RI dan anggota-anggota DPD-RI, dalam komposisi seperti sekarang, maka peranan DPD-RI, bagaimanapun, akan senantiasa marginal dan termarginalkan. Dalam arti, DPD-RI tetap subordinat dari dan terhadap DPR-RI. Lain hal kalau jumlah anggota DPD-RI disetarakan dengan jumlah anggota DPR-RI di MPR-RI. Maka ibarat adu kerbau, atau banteng, dalam situasi kesetaraan, silahkan bertarung sampai kapanpun. Atau sebaliknya, silahkan berkerjasama bermesra-mesraan sampai kapanpun. Ini dimungkinkan karena orientasi kepentingan yang berbeda, yakni di mana DPR-RI berorientasi kepentingan politik kepartaian, sementara DPD-RI berorientasi kepentingan daerah-daerah.
Juga akan lain halnya jika yang kita anut bukanlah sistem yang rancu seperti sekarang, di mana strukturnya adalah “segala bukan,” – bukan unikameral, bukan bikameral dan bukan pula trikameral – tapi pada waktu yang sama adalah juga “segala iya,” ya unikameral, ya bikameral dan ya trikameral. Watak dan kepribadian skizofrenik dari negara dan bangsa ini sekali terlihat semua, yang berpangkal dari cara berpikir yang sinkretik “segala iya dan segala bukan” (‘rak iyo’) itu, dan karenanya rancu dan tidak jelas arah.
Menghilangkan kerancuan akibat skizofrenia budaya itu sendirinya tidak lain adalah dengan menentukan pilihan secara tepat dan tegas. Pertanyaannya adalah: Sistem parlemen yang bagaimana yang kita anut? Yang unikameral kah, yang bi-kameral, atau yang trikameral. Jawabannya haruslah tegas salah satu, dengan tentunya menyesuaikan tuntutan kebutuhan dan dengan memperhatikan latar-belakang geo-politik dan geo-kultural dari negara dan bangsa ini jika masalahnya sudah sampai kepada perhitungan jumlah anggota.
Pilihan ini pada sisi yang lain juga akan ditentukan oleh bentukan pemerintahan dan kenegaraan yang kita anut. Situasi dan kondisi yang kita lalui selama ini adalah, kecuali di zaman interregnum RIS di awal kemerdekaan dahulu (1959-1961) yang pernah berdasar federalis, perkembangan selanjutnya sampai hari ini adalah unitaris. Walaupun istilah NKRI tidak terbentuk sejak dari awal – karena yang dikenal sebelumnya hanyalah Negara RI (NRI) – dengan pemakaian istilah NKRI itu sendiri menunjukkan bahwa prinsip yang kita pakai adalah negara unitaris dengan tekanan yang makin mengental. Puncaknya adalah pada era Orde Lama dan Orde Baru yang berjalan selama nyaris empat-puluhan tahun sampai masuknya kita ke era Reformasi seperti sekarang ini. Dan istilah NKRI tidak lain dari perlambang dari latarbelakang filosofi kenega-raan yang dianut, yang dasarnya adalah unitaris dan sentralistik itu.
Dengan diambil alihnya kekuasaan kenegaraan oleh Su-karno dengan mengangkat dirinya menjadi Presiden seumur hidup, pemimpin besar revolusi, dsb, pada 5 Juli 1959, dan kemudian dilanjutkan lagi oleh Suharto untuk masa yang panjang selama 32 tahun (1967-1989) sampai dia sendiri setelah dipaksa oleh generasi muda untuk turun menyatakan diri lengser keprabon. Dengan konsep pendita-ratu yang berakar dalam kebudayaan Jawa, seorang penguasa tunggal yang aura-maginya mencakup dua dunia mundane-lahiriyah dan spiritual-kebatinan secara sekaligus, dengan kekuasaan absolut yang ada di tangannya lalu menyatakan diri mundur dari politik dan masuk ke dalam dunia spiritual sebagai pendita. Sayangnya cita-cita Suharto untuk menjalani masa tua yang damai dan esoteric tidak tercapai karena angin puting-beliung reformasi menentu-kan lain dan memporak-porandakan impian Sukarno-Suharto itu. Impian Soekarno-Suharto untuk kembali ke kejayaan masa silam di mana ratu (raja, presiden) adalah juga pendita dengan kekuasaan yang absolut, sentripetal, hirarkis, vertikal, etatik, feodal, dsb, ternyata berbenturan dengan tuntutan moderen masa kini di mana yang diinginkan oleh bangsa dengan kemerdekaan ini adalah kebebasan, demokrasi, kerakyatan, rule of law, keadilan sosial, kesetaraan, HAM, dsb.
Namun konsep NKRI sebagai pengganti NRI yang ditinggalkan oleh Sukarno dan Suharto nyatanya berjalan terus sampai sekarang, sehingga kendatipun hak otonomi telah diberikan kepada daerah-daerah, kekuasaan pusat tetap kuat dan dominan. Dua pertiga dari hasil daerah tetap dibawa ke pusat dan dinikmati oleh pusat, dengan kehidupan mewah dan gedung-gedung mewah dan fasilitas publik mewah, sementara hanya sepertiga yang tinggal di daerah untuk daerah-daerah seluas wilayah RI ini sendiri, dengan kehidupan prihatin dan bersahaja, yang sampai hari ini masih saja dirundung oleh kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan.
Kegiatan ekonomi yang bermacam-ragam yang ada di daerah-daerah nyatanya juga bukan dikendalikan ataupun dimiliki oleh rakyat atau pengusaha-pengusaha daerah, tetapi oleh kelompok konglomerat di pusat yang punya tangan-tangan siluman yang bekerjasama dengan kelompok penguasa di pusat dan daerah dalam semangat kolusi dan kolaborasi. Wajar kalau karenanya korupsi merajalela sehingga menjadikan Indonesia menjadi anggota kelompok negara terkorup di dunia. Rakyat Indonesia sementara itu telah direduksi menjadi rakyat kuli yang tidak ikut sharing dalam usaha apapun yang dia hanya ikut sebagai penjual tenaga dengan mengharapkan upah-nya.

III
Yang terjadi dengan power struggle antara pusat dan daerah sekarang adalah kecenderungan involusioner yang mengarah kepada resentralisasi kekuasaan ke tangan pemerintah pusat melalui kebijakan-kebijakan PP, Perpu, Perpres, Permen, dsb yang tidak menghiraukan adanya otonomi dari daerah-daerah.
Semua ini membuktikan bahwa konsep NKRI yang ditonjolkan sekarang ini bukan menjurus ke arah makin diberinya peluang kepada daerah-daerah untuk bisa menggeliat dan mengembangkan potensinya sendiri supaya mandiri, tetapi supaya tetap tergantung dan dikendalikan oleh pusat. Himbau-an ‘moratorium’ dalam usaha pemekaran wilayah di daerah-daerah, seperti yang disuarakan oleh pemerintah pusat, bagai-manapun, tak lepas dari aura ketakutan pusat akan bergesernya konsep NKRI ke arah otonomi penuh daerah-daerah yang nantinya bisa menjurus ke arah federalisme. Moratorium pemekaran daerah karena dalih akan adanya pemilu 2009 kelihatannya seperti dipaksakan dan mengada-ada. Pemekaran daerah adalah tuntutan murni daerah sementara pemilu adalah proses politik yang berjalan lima tahun sekali secara rutin. Dua hal yang secara konseptual terpisah.
Pemekaran daerah, bagaimanapun, adalah sebuah tuntut-an kebutuhan dan keharusan. Negara-negara sekitar di Asean ini saja, yang luas wilayah maupun jumlah penduduknya jauh lebih kecil dari Indonesia, punya provinsi yang jauh lebih banyak. Thailand dan Filipinan saja di atas 70-an provinsi, sementara Indonesia yang menyandang gelar: negara maritim dengan luas daerah dan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, punya kurang dari separoh, 33 provinsi. Dan karena sarana dan prasarana komunikasi dan transportasi di daerah yang masih sangat minim dan bersahaja, ditambah lagi dengan faktor kepulauan dan gugusan kepulauan yang bertebaran di wilayah khatul-istiwa ini, rentang-kendali pemerintahan menja-di masalah nomor satu, di samping faktor lain-lainnya yang memerlukan kelincahan dan kecepatan dalam bertindak. Sekali lagi, ketakutan akan pemekaran wilayah ini karena latar bela-kang filosofi kenegaraan NKRI yang berorientasi sentripetal-terpusat itu.
Belum lagi, konsep federalisme yang sejauh ini sangat dihantui oleh kekuatan-kekuatan politik di pusat yang takut RI ini akan pecah-berantakan karena akibat federalisme itu. Pada hal kenyataan riel dari negara-negara yang menerapkan fede-ralisme itu menunjukkan gejala sebaliknya, yaitu di mana mereka rata-rata lebih kuat dan lebih stabil. Kecuali negara-negara komunis, praktis negara-negara besar di manapun menganut faham federalisme. Negara-negara di sekitar Indo-nesia saja, kecuali negara kecil seperti Singapura, Srilangka dan Bangladesh, semua menganut sistem federalisme, termasuk Malaysia, Filipina, Thailand, yang jauh lebih kecil wilayah dan penduduknya dari Indonesia, dan Australia. Semua negara-negara besar praktis menganut faham federalisme yang sekali-gus artinya adalah otonomi penuh dalam bingkai negara persatuan yang desentralistik, bukan negara kesatuan yang sentralistik.

IV
Ini artinya semua, sebagai khulasah dari uraian ini, selagi dan selama konsep NKRI yang mencuat ke depan, dan selagi dan selama sistem legislatif parlemen masih unikameral, ataupun trikameral, seperti sekarang ini, tak banyak artinya mempertanyakan berapa sewajarnya jumlah anggota DPD-RI itu, seperti yang menjadi rubrik yang kita angkatkan dalam seminar ini. Dia menjadi relevan ketika kita menjurus ke arah bikameral di mana DPD-RI memiliki hak dan wewenang yang sama dan setara dengan DPR-RI dalam prinsip “checks and balances,” dan kalau perlu dalam bingkai trias politika dalam kaitannya dengan lembaga eksekutif dan yudikatif.
Tidak jadi soal, berapapun jumlah anggota DPD-RI itu per provinsi dan keseluruhannya, selagi dan selama DPD-RI mempunyai hak memutus seperti yang dimiliki oleh DPR-RI, maka jumlah dan berapa per provinsi itu menjadi relatif. Dengan DPD-RI memiliki hak memutus sendiri, apakah jumlah yang sekarang ini mau dipertahankan, ditambah ataupun dikurangi, semua menjadi relatif. Mau ditambah, dari empat menjadi lima per provinsi, atau dikurangi menjadi tiga atau dua per provinsi, itu semua relatif dengan tentunya mempertimbangkan faktor-faktor kelayakan yang bisa berbagai pula. Sebagai perbandingan, anggota Senat di Amerika Serikat hanyalah dua orang per negara bagian, yang dipilih sekali dua tahun. Pun begitu di Filipina, Malaysia, dsb.
Artinya itu juga, mempertanyakan berapa jumlah sewajar-nya dari anggota DPD-RI, baik per provinsi maupun kese-luruhan, bukanlah isu, dan isu yang relevan untuk dicikaraui sekarang, ketika kedudukan dan fungsinya masih labil seperti sekarang. Namun ketika yang diangkatkan itu masalah yang lebih mendasar, yaitu bentuk parlemen yang diinginkan ke masa depan – unikameral, bikameral, trikameral – ketika itulah masalah jumlah keanggotaan diangkatkan, yang, seperti di atas, dilihat dengan mempertimbangkan faktor-faktor geo-politik dan geo-kultural negara kita.
Bagi kepentingan Pemilu 2009 yad, khususnya, selagi struktur dan peranan DPD-RI masih seperti yang sekarang, yakni tidak memiliki hak untuk ikut membahas dan memutus, tidak terlihat perlunya jumlah itu dirubah. Sebab, andaipun jumlah suara anggota DPD-RI di MPR-RI mencukupi seper-tiga dari jumlah suara di MPR-RI agar DPD-RI tidak terhalang untuk mengajukan agendanya, namun masih ada dua sekat lagi yang lebih berat yang menghalanginya, yakni jumlah dua-per-tiga suara untuk bisa bersidang dan setengah tambah satu untuk bisa diputuskan.
Sebuah kemustahilan, memang.***

0 Responses to “BERAPA SEWAJARNYA JUMLAH ANGGOTA DPD-RI ITU?”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s





Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: